DPRD Bontang

Izin Mie Gacoan di Bontang Masih Proses, Muhammad Sahib Minta Pembangunan Dihentikan Sementara

×

Izin Mie Gacoan di Bontang Masih Proses, Muhammad Sahib Minta Pembangunan Dihentikan Sementara

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2024 11 21 at 21.26.30 25 scaled

Bontang – Pembangunan gerai Mie Gacoan di Kota Bontang menjadi sorotan anggota Komisi B DPRD Bontang, Muhammad Sahib. Ia menegaskan agar proses pembangunan segera dihentikan karena izin yang diperlukan hingga saat ini belum rampung.

Menurut Sahib, pihak investor seharusnya lebih menghargai aturan yang berlaku dengan menuntaskan izin terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan konstruksi.

Ia menjelaskan, masyarakat lokal selalu diwajibkan melengkapi izin, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebelum mendirikan properti apa pun.

“Kalau masyarakat lokal tidak ada IMB, pasti dilarang membangun. Seharusnya ini juga berlaku untuk investor dari luar. Lengkapi perizinan dulu baru melanjutkan pembangunan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin(4/10/2024).

Ia menambahkan, Bontang sebenarnya terbuka bagi investor baru, tetapi aturan dan prosedur tetap harus dihormati. Sahib menilai jika izin diabaikan, masyarakat lokal akan merasa tidak adil karena mereka selalu diwajibkan mengikuti aturan sebelum memulai aktivitas pembangunan.

Selain itu, Sahib meminta Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar memastikan proses perizinan berjalan lebih lancar. Menurutnya, ada keluhan mengenai birokrasi yang kerap dianggap berbelit-belit, yang bisa menghambat minat investor untuk menanamkan modal di Bontang.

“Kita memang ingin perizinan dipermudah supaya investasi berjalan lancar. Tetapi yang penting tetap harus sesuai aturan. Kalau belum ada izin lengkap, jangan lanjutkan pembangunan dulu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa investor tidak boleh mengabaikan izin hanya demi percepatan pembangunan. Sahib menginginkan agar tidak ada aktivitas fisik yang berlangsung sebelum seluruh perizinan selesai. Hal ini demi menjaga keseimbangan antara kepatuhan aturan dan kenyamanan bagi investor maupun masyarakat setempat.

“Jadi, jangan sampai ada kesan aturan hanya berlaku untuk masyarakat lokal saja, sementara investasi dari luar bisa mengabaikan. Aturan ini ada untuk semua, jadi kita minta agar dihentikan dulu sampai izin benar-benar rampung,” paparnya.

Sahib berharap semua pihak, baik pemerintah maupun investor, bisa bekerja sama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan tertib di Bontang. Ia yakin dengan komitmen terhadap perizinan dan prosedur, pertumbuhan ekonomi kota dapat terus meningkat tanpa menimbulkan konflik atau ketidakadilan bagi warga lokal.