SUMENEP, Limadetik.com – Puluhan anak muda yang tergabung dalam Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya melakukan aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya ihwal menyoal pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis (18/11/2021) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Kedatangan para aktivis MPR Madura Raya ini menuntut transparansi Ketua Tim Anggaran Pemkab perihal pokir DPRD. Sebab dalam aksi pokir pertama dan kedua di Kantor DPRD setempat, mereka tak ditemui oleh satu pun anggota DPRD.
“Kedatangan kita ke sini dalam rangka menuntut transparansi Ketua Timgar Pemkab soal Pokir DPRD. Karena yang paling tahu soal pokir selain Ketua Banggar adalah Ketua Timgar,” teriak Korlap aksi, Noval dalam orasinya.
Pihaknya meminta Ketua Timgar untuk membuka soal pokir DPRD dan tetek bengeknya itu agar dibuka ke hadapan publik, agar persoalan pokir cepat menemukan titik terang.
Selain menuntut transparansi, MPR juga menuntut Bupati bersama Timgar berani mengevaluasi pengalokasian dana pokir di 2022 yang menurut Kepala Bappeda saat diundang dalam diskusi Amos naik menjadi 117 M.
“Kita tantang Bupati beserta Timgar untuk mengevaluasi pengalokasian dana pokir ke depan,” tuntut Noval.
Kepala Bappeda, Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si yang menemui para demonstran mewakili Sekda bersepakat, bahwa pihaknya berjanji akan mengevaluasi pengalokasian dana pokir DPRD ke depan. Janji itu dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan di atas materai bersama MPR Madura Raya.
“Kami, Bupati Sumenep/Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menyatakan siap mengevaluasi pengalokasian dana pokir DPRD Sumenep ke depan. Dan apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima konsekuensi apa pun dari MPR Madura Raya.” demikian redaksi Surat pernyataan tersebut.
