https://limadetik.com/

Ketua DPRD Sumenep: Pemerintah Harus Giat Kordinasi Penanganan Wabah PMK

Penulis: FajrulEditor: Wahyu
  • Bagikan
Ketua DPRD Sumenep: pemerintah harus diat berkordinasi penanganan wabah PMK
FOTO: Ketua DPRD Sumenep H. Abd Hamid Ali Munir (Desain Fajrul)

SUMENEP, Limadetik.com – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Kabupaten Sumenep, masih belum berakhir. Pemerintah setempat pun hingga saat ini masih terus melakukan pemantauan hingga pemberian vaksin terhadap hewan ternak agar dapat tercegah dari wabah PMK.

Wabah PMK ini sangat meresahkan dan membuat masyarakat Kabupaten Sumenep panik. Khususnya masyarakat yang memiliki hewan ternak.

https://limadetik.com/

Atas kepanikan dan keluhan masyarakat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, meminta kepada pihak eksekutif, agar lebih proaktif dan serius menangani wabah PMK.

Ketua DPRD Sumenep, H. Abd Hamid Ali Munir memaparkan, sampai saat ini masih, banyak Desa di Kabupaten Sumenep yang belum tersentuh dan diberi pemahaman untuk menangani wabah PMK.

“Jadi mohon, dalam hal ini DKPP untuk lebih proaktif datang langsung ke bawah ke masyatakat peternak, dan tidak harus menunggu,” kata H. Hamid, Selasa (12/07/2022).

Secara khusus, Ketua DPRD Sumenep menekankan, kepada Dinas terkait untuk meningkatkan sikap siaga dan terjun langsung ke bawah. Karena, sambung Hamid, Pemerintah saat ini wajib hadir terhadap penyakit PMK yang mudah menular.

Bahkan dirinya menilai, pada tahun sebelumnya, masyarakat sudah dihadapkan dengan wabah pandemi Covid-19. Maka, harapan satu-satunya, tetap akan bertumpu pada hasil ternak sebagai langkah pemulihan ekonomi.

“Ternyata pada bulan ini, terjadi penyakit PMK yang menyebabkan hampir seluruh hewan ternak di desa-desa sakit bahkan ada yang mati, padahal pusat pendapatan warga Desa didominasi hasil hewan ternak” terangnya.

Disisi lain, pihak Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan para Pemerintah Desa (Pemdes) dalam mengantisipasi wabah PMK tersebut.

“Pemerintah harus lebih giat, melakukan kordinasi, ke tingkat desa, khususnya daerah-daerah yang belum mendapatkan perhatian agar segera mendapatkan penanganan,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan