Ketua Komisi III DPRD: Pentingnya Keseimbangan APBD Daratan dan Kepulauan Sumenep
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Pembangunan infrastruktur antara daratan dan kepulauan perlu ada keseimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak akan lagi ada ketimpangan dalam memberikan perhatian terhadap masyarakat kepulauan yang selama ini dinilai masih kurang pas.
Demikian hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumenep sekaligus, politisi asal Kepulauan Sapeken, H.Dulsiam, ia menyebutkan perlunya ada plafon anggaran yang jelas, sehingga ada pemerataan pada pembangunan daratan dan kepulauan.
“Secara politik kita para anggota DPR yang ada di Dapil VI (sekarang Dapil VIII) sudah menyampaikan di forum BANGGAR dan Timgar Kita ingin persentase besaran atau Budgetnya daratan dan kepulauan” katanya, Senin (31/7/2023).
Menurut Sekjen PKB Sumenep itu, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diperjelas dalam menentukan kebutuhan anggaran kepulauan, sehingga bisa diketahui besarannya.
“Ini kan kita biar tidak lagi terjadi disparitas dalam anggaran kepulauan dan daratan, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah untuk pembangunan infrastruktur kepulauan” ujar Ketua Komisi III DPRD Sumenep itu.
Kata Dulsiam, dalam penentuan besaran anggaran daratan dan kepulauan ini, dirinya mengakui bahwa, kepulauan tidak menuntut harus sama dengan daratan dalam besaran pembagian APBD, namun yang terpenting pemerataan.
“Kita kan juga tahu diri, tapi proporsional anggaran daratan dan kepulauan itu sangat penting,” terangnya.
Dalam pandangan Dulsiam, proporsional dalah anggaran tersebut untuk daratan 60 persen.dan kepulauan 40 persen. “Kalau tidak mampu untuk 60 – 40 bisa 70 – 30. tapi, jelas,” papar Dulsiam.
Untuk saat ini lanjut Dulsiam, proporsional tersebut tidak jelas. berapa porsi anggaran untuk kepulauan. maka untuk meminimalisir disparitas wilayah harus ada penyeimbangan porsi anggaran antara daratan dan kepulauan.
“Agar pembangunan di kepulauan bisa terakselerasi maka anggaran tersebut harus 60 – 40. tapi kalau dibawah 30 persen untuk kepulauan dipastikan pembangunannya jomplang,” terangnya.
Dirinya kemudian menjelaskan, bahwa, ditahun 2023 anggaran yang masuk ke kepulauan kisaran 31 persen dari anggaran APBD Rp 2,4 triliun.
“Kalau untuk anggaran 2024 nanti, kita masih belum tahu dapat diangka berapa persen, tapi semoga saja tidak dibawah 30 persen, sebab ini akan menjadikan kepulauan semakin tertinggal” pungkasnya
