Koordinator Forjasi Sumenep: Batas Waktu Diakhir Tahun Membingungkan Masyarakat Jasa Kontruksi

SUMENEP, limadetik.com – Para Pelaksana Pembangunan Fisik atau kontraktor program pemerintah yang pekerjaannya menjelang tutup tahun belum selesai, didesak agar menyelesaikan dengan tepat waktu.

Baca: Forjasi Sumenep Mendesak Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Pasar Pragaan

Padahal, menurut Koordinator Forum Jasa Kontruksi (Forjasi) Sumenep, Hairul Anwar, kerap kali kemampuan dan penyediaan pekerja terbatas. Apalagi masih ditambah dengan batasan waktu yang kalau akhir tahun, semua anggaran harus terserap 100 persen.

“Ini sebenarnya akuntansi yang membingungkan bagi kami masyarakat jasa konstruksi. Dan ini akan jadi biang keladi dari macetnya banyak proyek pemerintah, khususnya di akhir tahun,” tegasnya, Jum’at (7/12/2018).

Sedangkan berdasarakan hukum ekonomi, sambung pria yang juga menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Keris, kalau tidak ada investasi, ekonomi tidak akan tumbuh.

Dari itu, kalau tidak ada swasta yang berinvestasi, maka pemerintah yang harus berinvestasi. Itupun investasi pemerintah kebanyakan melibatkan masyarakat jasa konstruksi.

“Terus kalau masyarakat jasa konstruksi sedikit-sedikit dituduh tidak sesuai dengan RAB, terus dipidana. Siapa yang mau  kerjasama dalam bidang pembangunan dengan pemerintah,” tegasnya.

“Karena sebetulnya, hampir tidak ada masyarakat jasa konstruksi yang mau mencuri. Sebab, gimana mau mencuri, alamatnya jelas dan direkturnya jelas. Tagihan pajaknya juga jelas,” ucapnya dengan nada tinggi.

Berbeda halnya dengan suap menyuapnya. Menurut pengusaha muda tersebut, ini yang memang perlu diproses. Penegak hukum silahkan cari yang menyuap siapa dan yang terima (suap) siapa.

“Bukan karena tidak sesuai dengan RAB yang dihukum. Toh pasarnya (pasar Pragaan) dipakai kok, dan mereka (masyarakat) baik-saja pakai pasar itu,” tukasnya.(hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here