Scroll Untuk Membaca Artikel
Opini

Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

×

Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Sebarkan artikel ini
Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
Anisa Hasmawati

Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh : Anisa Hasmawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang

______________________________

GESER KE ATAS
SPACE IKLAN

OPINI – Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah dan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu prinsip good governence yang sangat diperhatikan saat ini. Akuntabilitas publik bagi pemerintahan mencakup pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, khususnya reformasi keuangan. Karena pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, karena sumber dana yang digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan berasal dari masyarakat.

Saat ini pengelolaan keuangan negara sangat penting karena untuk memastikan suatu negara memiliki arus kas yang lancar dan sehat. Selain itu, pengelolaan keuangan juga dapat membantu negara dalam memantau jumlah pemasukan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu keuangan negara perlu dikelola dengan baik, ketika pengelolaannya dilakukan secara asal itu akan berdampak buruk bagi negara. Ketika kondisi itu terjadi, produktivitas ekonomi yang coba diusahakan justru tidak akan didapat.

Sebaliknya ketika dikelola dengan baik akan memberikan dampak postif bagi negara, sehingga akan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Karena adanya perubahan dinamis ekonomi global, mengelola keuangan ditahun 2023 bisa menjadi sebuah tantangan. Hal yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan tidak hanya bersifat eksternal seperti tren ekonomi, tetapi juga harus sadar mengenai suatu kondisi keuangan. Memperbaiki cara pengelolaan keuangan dan memperbarui akan sangat membantu mengelola keuangan dalam berbagai kondisi.

Dalam mengelola keuangan negara pasti ada saja faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. salah satu penyebab kegagalan dalam pengelolaan keuangan yaitu overtrading dapat diartikan bahwa suatu negara melakukan ekspor impor secara berlebihan akan mengakibatkan utang dan piutang, apabila sampai terjadi hal seperti ini maka negara akan terlibat masalah likuiditas.

Kedua yaitu terlalu banyak utang, jika suatu negara terlibat banyak utang maka akan menimbulkan krisis ekonomi yang semakinlama semakin luas dan mendalam. Akibatnya pemerintahan akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut. Ketiga pengelolaan kas yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya pengelolaan keuangan, karena dimulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam setiap bulan tidak dikelola dengan baik, sehingga posisi nilai kas tidak dapat diketahui apakah untung atau rugi.

Mengenai permasalah ini, di angkat sebuah tema yang akan membahas mengenai tujuan dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana cara pengelolaan keuangan negara yang baik. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat lima siklus yang wajib dilaksanakan. Terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggung jawaban. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasar nya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangk pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN/APBD. Pelaksanaan anggaran merupakan siklus ketiga yang diwujudkan dalam eksekusi pendapatan maupun belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan. Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN/APBD dilakukan oleh atasan/ kepala kantor/ satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dalam lingkungannya.

Pertanggung jawaban merupakan siklus terakhir yang tak kalah penting dengan siklus-siklus sebelumnya. Sejatinya pertanggung jawaban merupakan wujud pelaksanaan amanat sekaligus bukti capaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Masyarakat dan semua pihak tentunya menginginkan pertanggung jawaban yang berkualitas dan penggunaan dana yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Selain itu dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi, mendorong kenaikan restribusi pendapatan pemerintah, menjadi sumber keuangan negara yang baik . Semua itu dikelola secara tertib, sesuai dan taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntable.

Tujuan pengelolaan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang releven mengenai pengelolaan keuangan negara dan cara mengelola keuangan tersebut. Pengelolaan keuangan digunakan untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dalam setiap bulan, dengan adanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran itu akan mempermudah negara agar bisa mengetahui apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan negara yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih akurat, pemerintah harus bisa mengelola keuangan dengan baik yaitu dengan melakukan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggung jawaban.

× How can I help you?