Daerah

Menyeruak Dijualbelikan, Proyek Pokir DPRD Jatim 2024 di Sumenep Tanpa Prasasti

×

Menyeruak Dijualbelikan, Proyek Pokir DPRD Jatim 2024 di Sumenep Tanpa Prasasti

Sebarkan artikel ini
Menyeruak Dijualbelikan, Proyek Pokir DPRD Jatim 2024 di Sumenep Tanpa Prasasti
Ilustrasi

Menyeruak Dijualbelikan, Proyek Pokir DPRD Jatim 2024 di Sumenep Tanpa Prasasti

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Sejumlah proyek hasil Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur 2024 di Kabupaten Sumenep diduga tidak memiliki prasasti resmi. Bahkan, beberapa proyek terindikasi hanya “numpang” pada program Dana Desa (DD) tanpa kejelasan sumber anggaran.

Proyek Pokor DPRD Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2024 itu juga menyeruak diperjualbelikan dengan presentase yang cukup besar antara 30-35 persen, sehingga hasilnya pun tidak maksimal, bahkan ada yang sudah mulai rusak.

Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep sebesar Rp 10 miliar tersebut disalurkan ke rekening 37 Desa. Namun peruntukannya terancam tidak terealisasi karena dana tersebut di silpa-kan oleh para Kepala Desa.

Kendata sudah ada yang dikerjakan, tapi lagi-lagi tidak terdapat tanda tanda pekerjaan, sebab tidak adanya prasasti atau pun papan proyek sebagaimana umumnya.

“Tidak ada (papan nama atau prasasti) proyek. Ini bisa jadikan numpang ke program Dana Desa (DD), atau juga bisa memanf tidak dikerjakan, kan kita sebagai masyarakat tidak mengerti mana DD dan mana pokir, sebab kalau DD masih ada sih papan namanya” kata seorang warga kepada media, Senin (3/2/2025).

Tidak hanya itu, warga setempat juga mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab pihak terkait, mengingat prasasti biasanya menjadi tanda pertanggungjawaban publik atas proyek yang dibiayai negara. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPRD Jatim maupun pemerintah daerah terkait dugaan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah Politisi di Madura Raya juga mengungkapkan kecurigaan terhadap transparansi pengelolaan dana Pokir DPRD Jawa Timur tahun anggaran 2024. Bahkan ada kekuatiran terjadinya permainan, apa lagi adanya isu proyek Pokir yang dijualbelikan dengan nilai yang fantastis.

“Kondisi seperti ini rawan dimanfaatkan, sehingga diperlukan evaluasi serius agar dana Pokir benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” tandas salah satu politisi di Madura Raya.