Ilustrasi

SUMENEP, Limadetik.com – Selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, sedikitnya menemukan 118 pelanggaran. Hal itu diungkapkan Komisioner Panwaslu Sumenep, Imam Syafi’i,  Rabu (4/7/2018).

“Dari 118 pelanggaran itu, sebanyak 108 pelanggaran merupakan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dari kedua paslon,” katanya.

Sedangkan lima pelanggaran lainnya merupakan pelanggaran administrasi. Pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Ganding, Pragaan, Bluto, Batang-batang, dan Kecamatan Kota. Kasus ini melanggar PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 63 ayat 1 dan Perbawaslu nomor 12 tahun 2017.

“Dari lima kasus ini, satu kasus terbukti yakni Ketua DPRD Sumenep (Herman Dali Kusuma) ikut kampanye tanpa izin cuti. Dari itu kami sudah menjatuhkan sanksi berupa mengeluarkan surat rekomendasi agar BK (Badan Kehormatan DPRD) memberi peringatan bagi yang bersangkutan. Sedangkan empat kasus pelanggaran lainnya tidak terbukti,” terangnya.

Kemudian, pihaknya juga menyatakan, bahwa 2 kasus yang ditangani lainnya berupa pelanggaran kode etik di Kecamatan Manding. Salah satu komisioner Panwascam berfoto dengan menunjukkan satu telunjuk dan di upload di media sosial face book.

“Yang bersangkutan dinilai melanggar peraturan DKPP No. 2/2017 Pasal 8 huruf e. Dia diberi sanksi peringatan,” ucap Imam.

Adapun satu kasus lainnya, salah satu PPS Ganding foto bersama dengan salah satu calon dan menunjukkan satu jari. Tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum diberi saksi oleh Paswaslu.

3 kasus lainnya terjadi di Kecamatan Batuan, Desa Karanganyar dan Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Pelanggarannya berupa ditemukan bungkusan beras dan mei instan bergambar paslon dua dan logo salah satu parpol pengusung. (hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here