https://limadetik.com/

Pelaku Usaha Wisata Tuding Pemerintah Sumenep Penuh Konflik

  • Bagikan
IMG 20200528 WA0034

SUMENEP, limadetik.com – Pasca Lebaran Idul Fitri biasanya sejumlah objek wisata dipenuhi pengunjung. Tetapi untuk tahun ini, akibat Covid-19 semua objek wisata terpaksa ditutup, termasuk di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Mananggapi hal itu, Juru Bicara Paguyuban Pelaku Usaha Pariwisata Sumenep, Syaiful Anwar menegaskan setiap pengusaha pariwisata berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan
mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 22 UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

https://limadetik.com/

“Dalam media online dan Instagram dari Kominfo Kabupaten Sumenep dinyatakan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Disparbudpora Sumenep dengan mengundang seluruh Forkopimda, Forkopimka, kepala desa
dan pemilik destinasi wisata. Faktanya, pemilik destinasi wisata yang digarap oleh swasta tidak pernah dan tidak ada yang dilibatkan atau diundang dalam rapat koordinasi bersama,” katanya dalam keterangam tertulis yang diterima limadetik.com, Jumat (29/5/2020).

Pria yang sekaligus pengelola Gua Soekarno melanjutkan, fakta tersebut mempertegas kondisi di pemerintahan Sumenep yang penuh konflik kepentingan satu sama lain dan hanya Asal Bupati Senang (ABS) saja.

“Pemerintah Sumenep penuh konflik dan kepentingan,” tegasnya.

Dari itu, beberapa pemilik wisata seperti, Goa Soekarno, Pantai 9, Tectona, Boekit Tinggi, Pantai E Kasoghi memastikan bahwa tidak mendapatkan pemberitahuaan baik melalui surat edaran ataupun sejenisnya. Apalagi diajak duduk bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Disparbudpora.

“Kalau toh misal yang dilibatkan hanya pengelola destinasi milik pemda, maka tentu hal ini sangat tidak mewakili kami selaku pengelola destinasi swasta.
Kejadian semacam ini menjadi preseden buruk Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Kepala Disparbudpora Bambang Irianto dan sudah tentu melanggar UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan,” ujarnya.

Selain itu Pemerintah Sumenep dianggap juga melanggar Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dan juga UU Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik karena jelas berupaya menutup pintu sepihak kepada para pelaku usaha pariwisata di kabupaten Sumenep.

Di samping itu, sambung Syaiful, dalam keterangan pers yang berbeda, Kepala Disparbudpora Sumenep juga menyatakan “semua kafe dan tempat wisata tutup semua selama pandemi covid-19 dan akan diperbolehkan beroperasi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dinyatakan benar- benar bebas dari Covid-19”.

Fakta berbeda juga terjadi, kafe di tengah kota masih ramai lancar dan banyak orang berkerumun serta berkumpul. Menjadi dasar dan bukti bahwa kepala Disparbudpora tidak bekerja selama masa pandemi covid-19.

“Kami berharap pemerintah tegas dan tidak tebang pilih satu sama lain, tidak pula menampilkan kebodohannya kepada publik sumenep dalam berkomunikasi sehingga mengesankan pemda tidak bekerja, hanya memakan gaji buta,” tukasnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, Bambang Irianto menyampaikan, butuh pengertian dan kesadaran para pengelola objek wisata dan pelaku wisata lainnya dalam kondisi Pandemi Covid-19. Sebab, jika dibiarkan objek wisata beroperasi dikhawatirkan akan menjadi tempat penularan virus.

“Soalnya kondisinya seperti ini. Jumlah pasien Covid-19 di Sumenep terus bertambah. Kami mohon pengertian dari para pelaku wisata termasuk pengelola objek wisata tersebut agar mengundur pengoperasiannya,” kata Bambang. (hoki/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan