SURABAYA, limadetik.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengejawantahkan program Jatim Berdaya yang merupakan salah satu program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya melalui restorasi pembangunan desa dengan membangun Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Keberadaan BUMDes diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan desa di Jatim yang merupakan tertinggi secara Nasional. Karena itu dengan program BUMDes diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang tentunya berdampak linear pada turunnya angka kemiskinan. Namun sejauh ini, baru sekitar 7 persen BUMDes yang sudah berjalan dengan baik. Sementara sisanya sekitar 92 persen masih level rintisan atau baru memulai.
Direktur Program Klinik BUMDes, Fahrul Muzaqqi mengungkapkan, dalam rangka penguatan BUMDes, Pemprov Jatim membentuk program Klinik BUMDes. Klinik BUMDes ini memberikan pendampingan, pelatihan dan saran teknis kepada BUMDes agar bisa menjadi sehat dan berkembang menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan sehingga perekonomian di desa bisa berputar, bahkan beberapa BUMDes bisa mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAS.
Klinik BUMDes akan memberikan konsultasi dan bantuan teknis agar BUMDes bisa berkembang. Untuk tahap pertama pihaknya memilih 20 BUMDes penerima manfaat untuk diberikan sosialisasi.
“Hari ini kita memberikan sosialisasi kepada 20 BUMDes penerima manfaat. BUMDes ini dipilih dari 10 Kabupaten yang berbeda. Nantinya ini bisa menjadi percontohan bagi BUMDes lainnya,” ujar Dosen FISIP Unair ini saat sosialisasi BUMDes di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, Kamis (14/11/2019) kemarin.
Fahrul melanjutkan, nantinya Klinik BUMDes ini juga akan mengkover seluruh BUMDes di Jatim yang jumlahnya mencapai 5.432. Karena itu pihaknya akan memaksimalkan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dalam program penguatan BUMDes. Dengan begitu proses pendampingan akan lebih efektif dengan memutus jalur birokrasi, sehingga tidak semua proses harus ke Surabaya. Tentunya hal itu juga bisa mengurangi biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan BUMDes.
Klinik BUMDes juga melibatkan perguruan tinggi dan merekrut para peneliti untuk memberikan masukan teknis dalam rangka pendampingan BUMDes Dengan melibatkan peniliti yang memiliki keahlian, maka apa yang dijalani berdasarkan kebutuhan, bukan mengandalkan intuisi atau feeling.
“Bakorwil dan peniliti kita libatkan dalam pengembangan BUMDes. Hal ini penting agar prosesnya bisa terarah dan sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, M.Yasin menjelaskan, program BUMDes ini adalah komitmen Gubernur Khofifah untuk memberdayakan desa melalui BUMDes. Karena itu semua potensi yang ada dikerahkan, termasuk melibatkan pihak swasta dalam pengembangan BUMDes.
Yasin menyebut sejauh ini sudah ada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pengembangan BUMDes, diantaranya Taveloka, PT. HM. Sampoerna dan BUMN PT POS Indonesia. Bantuan yang diberikan sejauh ini masih sebatas bantuan program dan pelatihan. Namun tak menutup ke depannya juga ada bantuan berupa pendanaan atau bantuan lunak. Disamping itu tentunya pihak swasta tersebut juga bisa membantu BUMDes dalam bidang pemasaran produk.
“Dengan adanya Klinik BUMDes ini, kami berharap hingga 2024 ada 25 persen BUMDes yang dalam kategori sehat dan berkembang,” tandas Yasin. (fz/yt)
