https://limadetik.com/

Pilkades Serentak 2021 di Sumenep Tiap Dusun Akan Ada TPS

  • Bagikan
Pilkades Serentak 2021 di Sumenep Tiap Dusun Akan Ada TPS
FOTO : Kepala Dinas PMD. Moh.Ramli

SUMENEP, LimaDetik.Com – Pemilihan Pilkades serentek pada tahun 2021 di Kabupaten Sumenep akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan (prokes) mengingat masih situasi pandemi covid-19.

Maka atasa dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur  akan merubah sistem tempat pemilihan dengan cara menempatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tiap-tiap dusun.

https://limadetik.com/

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Moh.Ramli mengatakan, tidak hanya perubahan penambahan atau penempatan TPS di setiap dusun, namun jumlah pemilih juga akan dibatasi maksimal 500 orang pemilih per TPS.

“Kita akan sesuaikan, jadi kalau jumlah pemilihnya di tiap Tempat Pemungutan Suara itu tidak bisa lenih dari 500 pemilih. Maka jika lebih 500 pemilih akan dibagi menjadi dua TPS” ungkap Ramli, Kamis (28/1/2021).

Menurut Ramli, pembatasan jumlah pemilih dan penempatan TPS setiap dusun, adalah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Maka dengan demikian siapapun, baik pemilih ataupun pelaksana harus taat protok kesehatan.

“Upaya ini kita lakukan untuk menghidari penyebaran covid-19. Maka semua pelaksana dan pemilih wajib taat terhadap Protokol Kesehatan (Prokes). Dan disana nanti pelaksana harus menyediakan segela kebutuhan seperti tempat cuci tangan dan sabun termasuk menyediakan masker” terangnya.

Lebih lanjut Kadis DPMD menyampaikan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 nanti memang mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebab pelaksanaannya pada masa pandemi, khususnya pada prokes dan ada regulasi tersendiri yang harus ditaati pelaksana.

“Memang berbeda pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa (Pilkades) secara serantak di tahun 2021 ini, sebab ada regulasi yang harus kita sesuaikan dengan adanya covid-19 ini. Jadi perubahannya cukup signifikan” jelasnya.

Selain itu tambah Ramli, teknis pelaksanaan Pilkades juga berbeda, baik bagi panitia Kabupaten, Kecamatan dan panitia desa wajib mengakomodir Satgas Covid-19 sejak tahap awal hingga tuntas penyelenggaraan Pilkades nanti.

“Ada kewajiban panitia untuk mengakomudir satgas covid-19, dan ini tidak hanya berlaku bagi panitia di desa saja tapi berlaku hingga pada panitia Kabupaten, ini juga harus dilakukan sejak tahap awal sampai nanti pelaksanaan pilkades tuntas” tegasnya.

Terakhir dikatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, dalam regulasi tersebut ada konsekuensinya yakni berkaitan dengan anggaran, dimana ia mengaku pihaknya masih membutuhkan alokasi dana sebesar Rp 10 miliar.

“Kalau alokasi dana yang dibutuhkan cukup besar hingga Rp 20 miliar. Tapi di awal sudah lebih dari Rp 10 miliar dengan bantuan keuangan desa. Konsep tambahan kasarnya, kami masih butuh sekitar Rp 10 miliar lagi dalam pelaksanaan pilkades serentak 2021 ini” pungkasnya.

(yd/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan