BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mempertanyakan efektivitas skema pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
Ketua Fraksi PKB, Junaidi, menekankan pentingnya data konkret serta koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Sudahkah Pemkot memiliki data konkret dan terpadu mengenai jumlah pengangguran dan penduduk miskin sampai akhir 2024? Hal ini penting agar program yang dicanangkan tepat sasaran,” ungkapnya, Senin (4/11/2024).
Pun RAPBD 2025 harus memiliki prioritas yang jelas, terutama dalam persoalan kesejahteraan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan pencegahan stunting.
Menurut dia, perhatian anggaran harus lebih diarahkan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, pentingnya skema pengentasan yang konkret dan berbasis data agar hasil yang dicapai lebih terukur.
Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menjawab bahwa data terbaru menunjukkan penurunan kemiskinan dan pengangguran di Bontang. Pada 2024, persentase kemiskinan turun menjadi 3,74 persen dari 4,11 persen pada 2023. Sementara itu, angka pengangguran pada 2023 tercatat turun menjadi 7,74 persen dari 7,81 persen di tahun sebelumnya.
“Pemerintah akan fokus pada berbagai program strategis untuk tahun 2025, seperti pelatihan kerja, sertifikasi tenaga kerja, pemagangan, serta pengembangan UMKM dan sektor pariwisata,” jawabnya memberi penjelasan.
Ia berharap program-program ini dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warga. RAPBD 2025 akan menempatkan lebih banyak fokus pada upaya pengentasan dan pembenahan data, sehingga target kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai.
