Sempat Jadi Polemik, Tambahan APBD Sumenep Dikirim ke Gubernur

SUMENEP, limadetik. com – DPRD Sumenep, telah selesai membahas evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD Sumenep 2019.

Kemudian, DPRD telah mengirim kembali kepada Gubernur Jawa Timur. Dari itu, APBD Sumenep 2019 tinggal menunggu nomor register. Apabila nomor register keluar, selanjutnya pembahasan APBD dinyatakan purna.

Dalam hal itu, DPRD juga melampirkan tambahan anggaran Rp 63 M. Meskipun tambahan anggaran sebelumnya sempat jadi pememik. Karena penambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagai Hasil (DBH) Migas itu dimasukan ke APBD setelah penetapan KUA PPAS. Apalagi saat itu pembahasan di internal Banggar katanya tidak kuorum.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh. Hanafi mengungkapkan, evaluasi gubernur sudah selesai dan dikirim lagi untuk ditelaah kembali di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Nanti setelah selesai dan tidak ada masalah, maka nomor register akan keluar. Kalau nomor register sudah keluar, berarti APBD kita sudah sah tahapan dari awal dianggap selesai dengan keluarnya nomor register,” katanya, Jum’at (7/11/2018).

Menurutnya hasil pembahasan Gubernur yang dikirim kembali itu, dilampirkan dengan tambahan anggaran sebesar Rp 63 M. Sebab, versi dia pembahasan penambahan dianggap sah demi hukum dan harus direalisasikan pada APBD murni 2019.

“Tambahan Rp 63 M dilampirkan dalam evaluasi gubernur dengan dibarengi MOU yang ditandatangani antara Pimpinan DPRD dan bupati, dan dasarnya keputusan Banggar Timgar,” terangnya.

HanafiĀ  menegaskan, semua penambagan anggaran tidak masuk pada KUA PPAS, karena penambahan anggaran baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep setelah evaluasi APBD oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur selesai. Sementara KUA PPAS APBD 2019 ditetapkan pada Mei 2018.

Termasuk kata Hanafi meski sistem keuangan mulai tahun ini menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) masih diperbolehkan ada penambahan anggaran diakhir pembahasan APBD. Namun Hanafi tidak menyebutkan apakah semua program bisa dimasukan setelah KUA PPAS ditetapkan, atau hanya untuk penambahan anggaran.

“Dana dari pusat ini secara otomatis kan harus masuk di APBD, caranya masuk di APBD itu harus dengan cara dibahas di Banggar. Setelah selesai, hasil pembahasan itu menjadi keputusan DPRD yang kemudian juga ada MOU antara Pimpinan DPRD dan Bupati sebagai dasar hukum,” tukasnya.(hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here