Sosialisasi Aplikasi SIKS-NG, Kepala Dinsos P3A Sumenep Paparkan Data ke Pusdatin Kemensos RI
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Achmad Dzulkarnaen paparkan sejumlah data sosial di hadapan Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (PUSDATIN) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Kegiatan yang berlangsung di auditorium Dinsos P3A Sumenep melibatkan sejumlah OPD, seperti Disdukcapil, Dinkes, dan Dinsos sendiri dengan total peserta 40 orang. dengan Nara sumber dari Pusdatin Kemensos RI dan juga BPJS Kesehatan.
Kepala Dinsos P3A Sumenep Drs Achmad Dzulkarnaen, menyampaikan, sosialisasi ini dalam rangka pendataan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan nomengklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation).
“Jadi sistem ini mengupayakan dapat menterjemahkan akurasi data tentang kemiskinan, data ibu hamil, data anak kurang gizi (Stunting) dan data kependudukan” katanya, Kamis (12/10/2023).
Bang Zoel, begitu orang biasa menyapanya menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan pendataan tentang bayi baru lahir tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date.
“Memang kita sangat memerlukan data yang betul betul valid, dan harus sinkron dengan dinas terkait seperti, Disdukcapil, Dinkes dan yang lain, sehingga persoalan kemiskinan itu orang tidak hanya tahunya ada di Dinsos saja” terangnya.
Ia menegaskan, Dinas Sosial merupakan lembaga Pemerintah secara nomenklatur harus ada di setiap pemerintah karena urusan wajib yang harus ada. Namun demikian, semua stakeholder juga harus terlibat. Sehingga Dinas Sosial merupakan Dinas yang komplek sekali validasi data
“Terkait dengan validasi data NIK bayi baru lahir melalui aplikasi SIKS-NG. Ini bukan hanya persoalan bagaimana dia punya data, tapi bagaimana pemerintah juga bisa ikut serta menjamin kehidupannya, baik kesehatan maupun lainnya. Dan tugas serta fungsi Dinas Sosial dari setiap Dinas tidak bertumpu pada kami (Dinsos, red)” paparnya.
Sementara itu Pusdatin Kemensos, Septian menyampaikan, Kabupaten Sumenep sangat banyak sekali data kesehatan yang tidak teregistrasi bahkan hilang, ini sangat diperlukan kerjasama yang baik dengan BPJS agar ke depan setiap data benar-benar aman dan tervalidasi.
“Kita juga butuh dukungan BPJS Kesehatan untuk mengupdate data NIK yang sudah terdata dalam SK setiap bulannya,, maka dengan demikian tidak lagi ada data yang tercecer” jelasnya.
Sebab menurut Septian, BPJS Kesehatan mempunyai Web Portal sehingga data dapat di verivikasi dan validasi supaya masuk dalam DTKS, sehingga pengolahannya akan lebih terpantau dan mudah.
“Disinilah kenapa BPJS Kesehatan itu mempunyai peran penting dalam validasi data kesehatan, yang tentunya akan bisa terkoneksi dalam satu data” pungkasnya.
