Terkait Kapal Penyeberangan Pulau Raas-Bali Secara Kontinu, Bupati Fauzi: Kita Pastikan Dulu Masyarakatnya
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur pada mudik dan balik lebaran tahun 2024 ini telah menyediakan angkutan mudik dan balik gratis lebaran untuk kali pertamanya rute Bali-Raas dan sebaliknya, sebagai upaya memberikan pelayanan yang merata dan maksimal bagi masyarakat kepulauan.
Hal itu disampaikan Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo saat ditemui awak media di Kantornya. Ia menyatakan, untuk kapal reguler atau angkutan umum pasca lebaran rute Pulau Raas ke Bali dan sebaliknya perlu dilakukan pengkajian ulang, sehingga tidak hanya menjadi usaha yang sia-sia.
Sebab menurut Bupati Fauzi, karakter masyarakat Raas dan masyarakat Sapeken jika diperhatikan ada perbedaan, dimana masyarakat Sapeken cenderung hanya kepentingan usaha atau bisnis. Sedang masyarakat Raas lebih kepada bermukim.
“Kalau masyarakat Raas ini kan kita belum tahu, apakah mereka juga sama dengan masyarakat Sapeken yang setiap minggu ada bepergian ke Bali untuk bisnis. Nah, Raas masyarakatnya kita masih perlu dilakukan peninjauan secara seksama, apakah juga di Raas masyarakatnya ada yang tiap minggu bolak balik ke Bali” kata Bupati Fauzi, Senin (22/4/2024).
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo memastikan, jika memang minat masyarakat Raas untuk ke Bali sama seperti masyarakat Sapeken, maka pihaknya berjanji akan segera melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan RI agar bisa melakukan langkah apa yang harus ditempuh.
“Kalau memang nanti masyarakat pulau Raas ini animonya tinggi untuk perjalanan Bali sebaliknya, ya saya rasa tidak ada yang sulit untuk kita bicarakan dengan pihak kementerian perhubungan. Tapi jika animo masyarakat Raas ini hanya ramai saat mudik saja, tentu ini yang akan jadi bahan pertimbangan” ungkap Bupati.
Itu karenanya tambah Bupati Fauzi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk kepentingan kapal penyeberangan Raas – Bali dan sebaliknya, jika memang nanti dianggap perlu untuk dilakukan, maka segera ditindak lanjuti dengan Pemerintah Pusat.
“Pokoknya kita pastikan saja dulu, kalau memang itu (Kapal, red) dinilai perlu ya harus kita lakukan demi memberikan pelayanan secara merata dan maksimal dari Pemerintah Kabupaten Sumenep” pungkasnya.
