LIMADETIK.com, JAKARTA – Reuni 212 yang berlangsung pada hari sabtu (02/12/2017) kemarin ternyata masih menyisakan cerita bahkan perdebatan panjang ditengah masyarakat,lebih-lebih umat Islam Indonesia. Pasalnya acara yang diklaim sebagai perayaan Maulid Nabi Muhammad ternyata tidak benar. Dugaan banyak pihak selama ini ternyata benar, Reuni Sableng 212 itu bertujuan politik. Mereka ingin mengobok-obok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selama ini mapan yakni memaksakan NKRI Bersyariah.
Motif politik ini terungkap ketika Penasehat Presidium Eggy Sujana hadir dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (ILC) TVOne bertema “Reuni 212 Perlukah?”, Selasa (05/12/2017) malam. Eggy dengan tegas menyampaikan bahwa Reuni 212 merupakan ruang peradaban politik bagi Indonesia. NKRI Bersyariah adalah motif utama Reuni 212.
”Amanah dari Habib Riziq, Dia ingin NKRI Bersyariah. Ini juga Amanah dari presidum,” ujar Eggy Sujana.
Eggy juga mengatakan, sebelum Rauni 212 digelar, telah diadakan Kongres agar maksud yang diharapakan (Yakni NKRI Bersyariah) bisa terwujud. ”Minimal umat yang mana, yang telah berkumpul setuju. Bagi yang nggak setuju ya sudah,” katanya.
Meskipun demikian, kata Eggy, gerakan tersebut tidak akan pernah setuju dijadikan partai politik mengingat banyaknya partai yang terlibat dan hadir. ”Ini adalah ruang kelas besar untuk peradaban politik. Ini bukan aspirasi tapi kosekuensi logis,” katanya.
Berkaitan dengan apa yang disampaikan Eggy Sujana,pidato pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, dalam gelaran Kongres Nasional Alumni 212, juga dinilai kental muatan politik dan dianggap memecah belah dari pada menyatukan masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia.
Menurut pengamat politik, Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, Aksi 212 terjadi di momentum yang serba kebetulan. Sementara Reuni Alumni 212, baginya, mirip strategi politik tertentu. “Untuk target politik jangka panjang saya kira, Pilpres 2019.”
Memanfaatkan agenda itu untuk menjaga hubungan baik dengan peserta Aksi 212. Menurut pengamat politik langkah itu bisa jadi semacam investasi politik. Mereka ingin memperoleh dukungan dalam proses pemilu mendatang. “Termasuk menjaga kekuatan politik baru di 2019. Itu dari kacamata parpol,” ujar Abbas.
Di sisi lain, tercipta semacam simbiosis. Gerakan 212 akan mendapat pembenaran. Mereka seolah mendapat sokongan legitimasi dari tokoh formal.
Sinyalemen muatan politik di Reuni 212 sebenarnya sudah diutarakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia menyebut, ada agenda kepentingan politik Pilkada serentak 2018 dan persoalan Pilpres 2019 di balik pelaksanaan acara tersebut.
“Ini enggak akan jauh-jauh dari politik juga, tapi politik 2018/2019. Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019,” kata Tito di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017). (tim)
Sumber : ARN
