BONTANG – Anggota Komisi A DPRD Bontang, Aloysius Roni, menyoroti minimnya fasilitas posyandu di wilayah Bontang Barat yang membuat kader posyandu harus menanggung biaya operasional sendiri.
Keluhan ini diterima Roni dari beberapa kader posyandu di lingkungannya yang terpaksa memungut biaya pendaftaran sebesar Rp2.000 dari setiap warga yang datang untuk menutupi kebutuhan administrasi dasar.
“Biaya ini digunakan untuk membeli pulpen, kertas, dan fotokopi dokumen karena tidak ada anggaran khusus untuk itu. Hal-hal kecil seperti ini seharusnya tidak perlu dibebankan ke masyarakat,” tegas Roni, Selasa (5/11/2024).
Menurutnya, kebutuhan administrasi tersebut seharusnya bisa diakomodasi oleh anggaran pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap posyandu yang berperan penting dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak.
Roni juga mengkritik kondisi fasilitas posyandu yang masih jauh dari standar yang memadai. Seperti keterbatasan alat dan teknologi, ia menilai hal tersebut juga memperlambat proses administrasi.
“Di Bontang Barat, misalnya, kader terpaksa memasukkan data warga dengan telepon genggam secara manual. Padahal, fasilitas yang lebih layak sangat diperlukan untuk mengelola data dengan baik,” jelasnya.
Menurut dia, fasilitas yang memadai bukan hanya mempermudah tugas kader dalam melayani masyarakat, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan pelayanan yang lebih efisien. Saat ini, data warga yang mengunjungi posyandu masih dicatat secara manual, yang sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam proses laporan dan pemantauan.
Oleh karena itu, ia menegaskan agar perhatian pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada program penanganan stunting atau kesehatan anak, tetapi juga pada kesejahteraan kader yang berperan penting dalam menyukseskan program kesehatan masyarakat.
“Kesejahteraan kader harus diperhatikan, karena mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.
Roni berharap agar ke depan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih memadai bagi posyandu, khususnya di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas seperti Bontang Barat.
“Dengan adanya dukungan fasilitas yang layak, kader posyandu bisa bekerja lebih maksimal dan warga juga dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang lebih optimal,” tutupnya.
