Anggota DPRD OKU Kecam Mantan Kades dan Ketua BPD yang Diduga Lakukan Pungli PKH

Anggota DPRD Kabupaten OKU Idrus.SH

BATURAJA, Limadetik.com – Mantan Kepala Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU, Sumatra Selatan, Bl (inisial) dan Ketua BPD Bd (inisial) diduga kuat telah melakukan pungutan liar (pungli) uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sejumlah warga Desa setempat sabtu 23/6/2018.

Hasil investigasi di lapangan wartawan limadetik.com beserta media yang lainnya mendapatkan beberapa informasi yang akurat diduga mantan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Sumber Bahagia dikabarkan telah memotong sejumlah uang bantuan PKH Rp.130.000 s/d 150.000 untuk setiap penerima bantuan tanpa ada kesepakatan sebelumnya.

“Dengan alibi, dia suruh untuk kumpulkan kartu ATM PKH  milik beberapa warga berjumlah 66 dengan alasan uang PKH Belum dapat di cairkan namun uang tersebut bisa di tanggulangi dulu oleh nya sebesar 350.000/KK dan ada uang administrasi sebesar 20.000/KK, sisa uang tersebut akan di kembalikan setelah pencairan berikutnya sebenarnya uang PKH Rp.500.000, bukan Rp 350.000,” kata warga Desa Sumber Bahagia yang meminta namanya tidak sebutkan.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Rt 6 Desa Sumber Bahagia saat di konfirmasi awak media mengatakan, untuk di Rt 6 tidak ada masalah dengan bantuan PKH yang dimaksud, sekalipun benar ada penahanan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beberapa waktu lalu.

“Memang benar ada penahanan kartu ATM PKH sekitar dua minggu, namun saya selaku ketua RT 6 disini merasa tidak senang mengapa kok mantan Kades dan Ketua BPD ikut-ikutan, padahal mereka kan tidak berhak untuk menahan kartu ATM PKH tersebut, kemudian saya bersikeras untuk mengambil kartu PKH yang telah di tahannya” ungkapnya.

Terkait dengan dugaan pungli bantuan PKH untuk warga Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang, Anggota DPRD OKU Idrus. SH angkat bicara, dia menyayangkan bila hal itu terjadi, “Saya selaku Anggota DPRD OKU merasa tidak setuju dengan adanya pungutan liar (pungli) sepeti ini,” tutunya.

Ia menegaskan bahwa setiap pungutan yang dilakukan di luar ketentuan patut untuk di pertanyakan apa lagi besarnya tidak wajar, “Bayangkan jika satu Desa ada 66 peserta penerima PKH dan masing masing di pungut 130.000 saja bisa mencapai  Rp 8.585.000. sungguh fantastik,” tandas Idrus.

Dirinya menambahkan, agar pihak-pihak yang berkaitan dengan pencairan PKH tidak semena-mena karna petunjuk (juknis) dan aturan yang berlaku harus ditaati untuk menghindari hal-hal yang merugikan orang lain dan juga akan merugikan diri sendiri jika sudah ketahuan. Karena apapun bentuknya pungutan liar itu tetap melanggar hukum yang ada di negeri ini.

“Yang jelas setiap pungutan apapun namanya dan tidak diatur dalam ketentuan – ketentuan yang berlaku maka patut di curigai sebagai pungli,” tegasnya.

Sementara itu, ketika di konfirmasi melalui via handphon, mantan Kades Sumber Bahagia Bl (inisial) atau yang akrab dipanggil Unggul membantah tidak ada pemotongan bantuan PKH untuk warga yang ada.

“Kalau pemotongan yang dimaksud itu kan hasil kesepakatan bersama, karena dana PKH belum masuk, dengan ini uang tersebut saya tutupi dulu, dimana dua hari sebelum lebaran mereka mendengar Desa Gunung Meraksa sudah cair, akhirnya mereka datang ke saya, padahal secara proses mereka belum tau apa bank sudah tutup” ucapnya.

Selanjutnya pihak media mencoba menghubungi Kepala Dinas Sosial OKU Saiful Kamal, melalui via telpon mau pun pesan singkat (sms) untuk memastikan proses pencairan bantuan PKH bagi warga Desa Sumber Bahagia, namun sayangnya belum mendaptkan respon dan keterangan yang bersangkutan.

Mengacu pada peraturan president no 87 tahun 2016 tentang sapu bersih pungutan liar (pungli) UU No 31 tahun 1999 JO No 20 tahun 2001 dan permensos No 1 tahun 2018 tentang PKH serta UU No 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik di minta supaya instansi terkait untuk memeriksa oknum pelaku pemotongan dana PKH bagi masyarakat (fikry/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here