BANGKALAN, limadetik.com — Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Peduli Keadilan (KPK) menggelar aksi damai di Kantor Bawaslu Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (15/5/2019).

Maksud dan tujuan diadakan aksi oleh komunitas itu adalah menyikapi laporan M. Mayyis Abdullah yang ditangani Bawaslu terkesan tidak serius. Penanganan indikasi kecurangan di TPS 9 Desa Kampak, Kecamatan Geger yang dilakukan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian.

“Hal untuk menyikapi lamanya proses Bawaslu setempat terkait tindakan melanggar hukum dalam pelaksanaan pemilu di TPS 9 Desa kampak di Geger Bangkalan, dimana salah satu Caleg melakukan pencoblosan surat suara sendiri, laporan ini sudah dilayangkan sejak April lalu dan sudah 14 hari, hingga hari ini belum ada progres yang jelas” papar kuasa hukum pelapor Ahmad Seini, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

Dalam aksinya massa meminta kepastian hukum dan penegakanya agar secepatnya memberikan progres laporan tindak pidana Pemilu. “Jika 3 hari dari sekarang tidak ada progres yang jelas akan kasus ini, maka kami yang tergabung dalam komunitas ini akan membawa massa yang lebih banyak ” tagasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Bangkalan Muhlis menyampaikan sudah tiga kali melakukan pemanggilan kepada saksi fakta, namun yang bersangkutan tidak merespon, pihaknya berdalih saksi fakta tidak ada dilokasi dan dikira menghilang.

“Kami sudah minta pendampingan kepada Polsek Geger, dan sudah diterima tapi sampai saat ini terlapor tidak hadir, dan sudah tiga kali Bawaslu menyampaikan surat kepada terlapor” terangnya.

Pihaknya juga merespon terhadap terlapor kenapa tidak kunjung hadir atau dihadirkan padahal Bawaslu sudah mengirim surat kepada terlapor. Muhlis juga menekankan apabila terlapor tidak kunjung mengindahkan isi surat yang ditujukan, pihaknya akan merampas mengunakan asas In absentia (upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut).

“Tapi masih ada jalan meski terlapor tidak hadir, Bawaslu dapat menggunakan akan Asas In Absentia atas kejahatan hukum yang dilakukan terlapor” pungkasnya. (rohman/hlm/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here