JAKARTA, Limadetikcom – Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi menilai, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Pasalnya, selama 20 tahun insan pers memiliki pengaruh besar dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
“Pers harus menjadi pilar demokrasi yang mempersatukan. Sehingga demokrasi kita bukan hanya sekedar prosedur, tapi juga demokrasi yang substantif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Ahmad Nawardi dalam menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari Jumat, (9/2/2018).
Nawardi menyebut tantangan pers di era digital cukup kompleks. Apalagi kata Nawardi, berkembangnya konglomerasi media membuat pers nasional kesulitan menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi.Kesulitan itu, tegas Nawardi, semakin bertambah saat para pemilik media ikut terjun ke kancah politik praktis.
Belum lagi menurut Nawardi, pers di Indonesia juga dihadapkan pada massifnya berita palsu, hoax, dan fitnah yang sarat dengan kepentingan politik, yang dengan cepat menyebar melalui pemanfaatan media sosial.
“Dalam situasi seperti ini, para profesional di bidang pers dituntut menjunjung profesionalisme yang lebih tinggi, etika yang lebih luhur dan kemampuan jurnalistik yang kian mumpuni. Pewarta tidak memiliki monopoli terhadap kebenaran hanya karena bermodalkan kartu pers. Karena pada akhirnya masyarakat Indonesia yang kian melek tentang peran pers akan menilai sendiri kualitas dan keabsahan produk jurnalistik yang dihasilkan,” ujar mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut.
Nawardi menegaskan, berbagai perangkat dan standar yang kini menjadi acuan dalam kegiatan jurnalistik, seperti kode etik pers, standar praktek jurnalistik, Undang-undang Pers, lembaga Dewan Pers, serta berbagai institusi pendidikan jurnalistik yang ada, diyakini Nawardi cukup menjadi landasan untuk berkembangnya profesionalisme dalam industri pers.
“Penghayatan dan pengamalan terhadap kode etik dan standar praktik pers menjadi acuan profesionalisme bagi seorang wartawan. Ini penting untuk diperhatikan,” lanjut Ketua HKTI Jawa Timur ini.
Hanya dengan cara inilah, Nawardi yakin pers Indonesia yang selalu mengawal bangsa dalam setiap liku kehidupannya akan tetap relevan dalam merawat kepercayaan publik. Sehingga produk jurnalistik dapat menjadi instrumen dalam menumbuhkan nalar kritis masyarakat.
“Kalau publik mendapat asupan informasi dan berita yang objektif, kredibel dan akurat, maka iklim demokrasi kita akan tumbuh semakin sehat. Oleh karena itu, mutlak kita membutuhkan pers yang menjunjung tinggi spirit profesionalitas,” demikian tukas Nawardi.
(Tim)
