https://limadetik.com/

DPRD Sumenep Warning Calon Incumbent Tidak Gunakan Fasilitas Negara

  • Bagikan
IMG 20200908 WA0031 e1617021650337
Irwan Hayat

SUMENEP, limadetik.com – Anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur mengingatkan agar bakal pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati memberikan edukasi dan referensi politik kepada masyarakat.

“Kami berharap (Pilkada) tidak hanya dijadikan infestasi pertarungan perebutan kekuasaan. Tetapi (dari kedua Paslon) ada nuansa edukasi politik yang bisa dijadikan pelajaran berarti oleh masyarakat. Misalnya, incumbent menaati regulasi yang ada,” kata anggota Komisi I DPRD Sumenep, Irwan Hayat, Selasa (8/9/2020).

https://limadetik.com/

Baca Selengkapnya : Pasca Terpilihnya Kembali Ketua PKB Sumenep, Kiai Imam Hasyim Target Penambahan Kursi DPRD

Terdapat dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yakni Paslon Fattah Jasin-KH. Ali Fikri dan Achmad Fauzi- Hj. Dewi Khalifah. Kedua Paslon saat ini menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr. Ramelan, Surabaya selama dua hari sejak (7-8/9/2020).

Fauzi sejak 2015-2020 menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep mendampingi A. Busyro Karim sebagai bupati. Pada Pilkada 2020, Fauzi kembali maju mencalonkan diri sebagai calon bupati dengan menggandeng Hj. Dewi Khalifah.

Meski demikian, politisi PKB tersebut mengaku hingga saat ini belum mengetahui secara jelas apakah ada indikasi calon incumbent menggunakan fasilitas negara atau tidak dalam memenangkan kontestasi politik.

Baca Selengkapnya : Tolak Fosfat, Mahasiswa Demo Kantor DPRD Sumenep

“Tetapi yang jelas regulasi dan undang-undang mengatur, bahwa selama sosialisasi untuk kepentingan pencalonan dirinya tidak boleh menggunakan fasilitas negara” tegasnya.

Diketahui, Achmad Fauzi -Dewi Khalifah mendatarkan ke KPU sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 2020-2024 dengan diusung 5 partai politik, yakni PDI Perjuangan, PAN, Gerindra, PKS dan PBB.

Sementara, Paslon Fattah Jasin-KH. Ali Fikri diusung tujuh Parpol, yakni PKB, PPP, Demokrat, Hanura, NasDem dan dua Parpol non parlenen, Golkar dan Gelora.(hoki/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan