Kritikan Aktivis Terkait Lahan Produktif Semakin Terkikis di Situbondo

Aktivis Lsm Koreksi Situbondo, Dwi Atmaka S., S.Pd. saat dikonfirmasi oleh Limadetik.com

SITUBONDO, Limadetik.com – Lahan Produktif yang semakin terkikis oleh Pengembang Di Situbondo, mendapat kritikan oleh pemerhati ekonomi Situbondo.

Seperti halnya alih fungsi yang kian mengikis lahan pangan khususnya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di kritik kalangan Pemerhati Ekonomi Situbondo, Jawa Timur, mengkritik peran serta pengawasan Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang banyaknya lahan produktif beralih fungsi yanh dibangun oleh pengembang.

Senada disampaikan oleh seorang Pemerhati Ekonomi Lsm Koreksi Situbondo, Dwi Atmaka S.,S.Pd. mengatakan bahwa, “Dirinya semakin tak faham kemana arah yg ingin dicapai Pemkab setempat untuk dimasa yg akan datang. Padahal semua pakar dan akademisi terkemuka sudah pernah mengatakan, bahwa kedepan problem pangan menjadi persoalan. Apalagi program pemerintah pusat gencarkan swasembada beras. Hal ini akan sulit dicapai, dikarenakan lahan semakin terkikis”. Saat dikonfirmasi Limadetik.com. Rabu, (24/01/2018).

Lanjutnya, “Sehingga persiapan ketersediaan pangan di Kabupaten Situbondo hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pusat. Paling tidak pihak Pemda perlu berhitung berapa luasan minimal lahan pertanian abadi yang diperlukan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya”.

“Itulah esensi UU perlindungan lahan pertanian tetapi, pemetaan lahan pertanian di Situbondo terkesan tak kunjung dilakukan padahal Perdanya masih berlaku. Malah disibukkan dengan hal yang lain seperti pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU)”, terangnya.

Lebih jauh, “Sudah ada perdanya kok malah sibuk menggarap JLU yang jelas 2 sampai 5 tahun kedepan akan diambil alih fungsinya oleh jalan tol Probolinggo-Banyuwangi yang segera akan direalisasi”.

Dwi mengaku, “Jadi semakin tidak jelas kemana arah pembangunan Situbondo ini. Disamping itu, kemiskinan di Situbondo masih terrgolong tinggi mencapai angka kurang baik, pasalnya sudah masuk urutan ke 2 dari 38 Kabupaten/Kota untuk kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dari Kabupaten sebelah”, Ujar Dwi.

Kemudian jika pembangunan perumahan yang kian menjadi-jadi di Kabupaten Situbondo dan itu melanggar aturan oleh pihak pengembang dan Dinas Tata Ruang, Permukiman, serta Dinas Pertanian harus bertanggung jawab dan jangan sampai ada indikasi ada kebohongan menyebutkan lahan tidak produktif.

“Izin itu tidak berdiri sendiri kalau  dinas mengeluarkan izin di lahan produktif, artinya bisa di anggap ada kebohongannya, seperti lahan produktif dianggap sawah tadah hujan,” tuturnya.

Harapannya, “Dinas terkait harus konsisten terhadap aturan untuk keselarasan lingkungan dan pembangunan Kabupaten Situbondo, serta searah dengan program yang dicanangkan pemerintah sendiri yang menggalakkan program swasembada pangan”.

Menurutnya, “Jika lahan produktif habis dijadikan perumahan dan uang lainnya, yang berpijak di lahan produktif, maka ke depan akan berdampak pada ketahanan pangan”.

“Dan potensi akan terjadi bencana alam seperti banjir, karena hilangnya daerah resapan air. Jangan sampai ketidakaturan tentang pembangunan perumahan di Situbondo yang terjadi sekarang berdampak buruk ke depannya”, tandas Dwi. (St1/Aka/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here