Merespon Soal Reaktivasi Rel Kereta Api, HMI Cabang Sumenep Gelar FGD
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep menyelenggarakan Fokus Grub Diskusion (FGD) dengan mengangkat tema “Quo Vadis Reaktivasi Rel Kereta Api di Madura, Apa Kabar Infrastruktur Sumenep”, bertempat di Clasic Coffe lingkar barat, Selasa 30 Mei 2023.
Kegiatan ini diselenggarakan karena HMI menilai bahwa isu yang dibawa dan digaungkan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi tidak rasional dan tidak mewakili terhadap kebutuhan masyarakat Madura ditengah-tengah carut marutnya infrastruktur Sumenep sebagai wilayah otonominya.
“Ya, acara FGD kami laksanakan agar kader-kader HMI se-Cabang Sumenep bisa mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai usulan Bupati Sumenep tentang Reaktivasi rel kereta api yang sebenarnya tidak mewakili kebutuhan masyarakat Sumenep” ucap M. Luthfi, ketua pelaksana sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Sumenep.
Sementara, Baharudin Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (Kabid PPD) mengatakan, bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kecil di Kabupaten Sumenep belum teratasi, tidak sepantasnya Bupati Achmad Fauzi menyampaikan persoalan reaktivasi rel kereta api didepan Kabinet Indonesia Maju Sri Mulyani dan Mahfud MD, apalagi sampai bertemu secara khusus terhadap Mentri Perhubungan dan menyodorkan persoalan reaktivasi tersebut.
“Masih banyak persoalan di Kabupaten Sumenep yang menjadi tugas utama Bupati untuk diselesaikan, seperti mata rantai kemiskinan, inflasi, stunting, lebih-lebih karena kalau berbicara rel kereta api masuk sektor infrastruktur, maka infrastruktur jalan Sumenep paling pantas disampaikan yang selalu mengalami kekurangan anggaran dan selama Bupati Fauzi memimpin, infrastruktur Sumenep malah semakin tidak karuan, khususnya kepulauan” kata Baharudin.
Mahasiswa asal Kepulauan ini juga menegaskan bahwa ia akan selalu merespon setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kebutuhan rakyat kecil di Sumenep Khususnya kepulauan yang seakan-akan dibiarkan.
“Kami Himpunan Mahasiswa Islam Bidang PPD berkomitmen dengan bidang Hukum HAM tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan Bupati Fauzi yang tidak berlandaskan kepentingan rakyat kecil” tandasnya.
Senada, M. Shohir, Ketua Umum HMI Cabang Sumenep juga menyampaikan, bahwa FGD merupakan langkah awal yang diambil oleh HMI Cabang Sumenep dalam mengawal kebijakan Pemerintah.
“HMI sebagai organisasi yang mengedepankan metode akademis dalam menyikapi segala persoalan, maka FGD merupakan langkah paling tepat dan langkah awal kami dalam mengawal segala kebijakan pemerintah Sumenep” demikian M.Shohir menyampaikan.
