oleh

OPINI: Perbuatan Administrasi Negara

Oleh: Nur Fajri Alami

Mahasiswa Universitas Islam Malang


Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa Utrecht mengatakan Hukum Administrasi Negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada Administrasi Negara untuk mengatur masyarakat.

Hal itu dapat diartikan bahwa adminstrasi negara mempunyai fungsi mengatur warga masyarakat dengan mendapat wewenang dari Hukum Adminstrasi Negara sebagai landasan hukum.

Utrecht megatakan bahwa, dalam melakukan fungsinya maka adminstrasi negara melakukan macam-macam perbuatan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Perbuatan adminstrasi negara yang disebut juga bestuurs handeling/overheids handeling adalah perbuatan yang akan dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah/ penguasa dalam tingkat tinggi dan rendahan secara spontan dan mandiri (zelfstanding) untuk pemeliharaan kepentingan rakyat.[1] Sedangkan Van Vollenhoven mengatakan bahwa yang dimaksud “Tindakan Pemerintah” adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan.

Dengan demikian subtansi dari perbuatan alat administrasi negara adalah tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh alat tata usaha negara/alat pemerintahan tidak hanya dalam fungsi eksekutif, akan tetapi juga dalam melaksanakan Public Service sebagai konsekuensi dari pelaksankan Welfare State. Perbuatan alat adminstrasi negara ini ada yang masuk dalam klasifikasi perbuatan hukum dan perbuatan nyata.

Perbuatan administrasi negara yang masuk kedalam katagori perbuatan hukum dibag menjadi dua, yaitu perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat dan perbuatan berdasarkan hukum publik.

Perbuatan hukum yang berdasarkan hukum privat itu selalu bersegi dua artinya suatu hubungan yang diatur hukum privat itu ada dua pihak yang dapat menetukan kehendaknya.

Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum admintrasi negara adalah golongan perbuatan hukum (heets handelingen), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum adminstrasi Negara, oleh karena perbuatan hukum membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tidak boleh mengandung cacat, seperti kehilafan (dwaling), penipuan (bedrog), dan paksaan (dwang).

Di samping itu, tindakan hukum tersebut harus harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan, sedangkan golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum tidak revlan. (*)

Komentar

Berita Terkini