https://limadetik.com/

Tegas, Wacana Pajak Pendidikan Ditolak Ketua DPRD Sumenep

  • Bagikan
Tegas, Wacana Pajak Pendidikan Ditolak Ketua DPRD Sumenep
FOTO: Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir

SUMENEP, LimaDetik.Com – Wacana pemerintah terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk bahan makanan pokok atau sembako maupun jasa pendidikan, menuai perdebatan dan kritik tegas dari Ketua DPRD Sumenep.

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir, dengan tegas menolak rencana pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan dan barang kebutuhan pokok atau sembilan bahan pokok (sembako).

https://limadetik.com/

“Inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak, namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat. Jadi, kami sebagai penyambung lidak masyarakat dengan tegas menolak,” tegas Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir, Senin (21/6/2021).

Politisi PKB Sumenep itu mengatakan pihaknya sebagai wakil rakyat penyambung lidah masyarakat menolak. Kalau ini diberlakukan, maka ini berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat yang setiap hari menjadi kebutuhannya.

“Ketika bahan baku kena pajak, maka secara otomatis bahan baku mengalami kenaikan, pendidikan kena pajak, maka biaya pendidikan akan naik juga, ini bebannya bukan kepada sekolah, tapi lagi-lagi kepada masyarakat. Tidak mungkin seorang guru atau dosen membayarkan pajaknya,” paparnya.

Labih lanjut Kiai Hamid sapaan akrabnya juga menyampaikan wacana pajak kesehatan ini yang menjadi pembicaraan di masyarakat.

“Kalau ini juga kena pajak maka masyarakat semakin terjekik, karena biaya kesehatan sudah mahal. Jadi, kami selaku penyambung lidah masyarakat hendaknya ini tidak perlu diteruskan,” ujarnya.

Hamid Ali Munir menilai kondisi seperti ini masyarakat masih belum bisa, masih banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan. Pemerintah jangan membebankan masyarakat tentang persoalan pendidikan, karena kecerdasan masyarakat adalah tanggung jawab negara.

“Harapan, kami meminta kepada saudara-saudara DPRD Provinsi dan Pusat ini diperjuangkan untuk tidak diteruskan, ini sangat memprihatinkan bagi kami selaku wakit rakyat di daerah yang selalu mendengar keluh kesah masyarakat secara langsung,” ujarnya.

“Sudah banyak sekolah-sekolah, masyarakat yang datang bertanya tentang pesoalan ini kepada kami, tapi kami jawab ini masih wacana,” tambahnya.

(Bahri/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan