Terkait Kinerja Kades, Ini Kata Kasi Pidum Kejari Situbondo

Kejari Situbondo, Kasi Pidum Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH, MH. Saat dikonfirmasi oleh Limadetik.com (Foto: Aka)

SITUBONDO, Limadetik.com – Selama ini pihaknya prihatin atas kinerja Kepala Desa (Kades) serta prilaku buruk dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017. Hal itu dikarenakan banyaknya sejumlah keluhan dan pengaduan masyarakat maupun laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Situbondo kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Ditambah lagi baru-baru ini ada Kades dicopot dari jabatannya dikarenakan tidak menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun 2017. Selasa, (13/03/2018).

Baca juga: Kades Nakal di Situbondo Akhirnya Dicopot Dari Jabatannya

Jadi jelas buruknya kinerja para Kades serta mosi ketidak percayaan masyarakat dalam penggunaan DD yang beredar di sejumlah media massa dan menyebar di media sosial. mendapat keprihatinan dari sejumlah kalangan khususnya Kejari Situbondo.

Juga muncul keprihatinan oleh Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Wilayah Kabupaten Situbondo yang juga menjabat sebagai Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Situbondo Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH, MH.

Dia mengaku, “Ketaatan Kades di Situbondo sangat jauh berbeda dari beberapa daerah yang pernah dibinanya seperti Kabupaten Bangka Belitung”, ucap Bagus.

Masih Bagus, “Senyampang yang saya tau. pengelolaan dana desa di Situbondo sangat jauh jika dibandingkan dengan sebelumnya saya membina Bangka Belitung”.

“Ketaatan administrasi juga sangat rendah di Situbondo. Daerah lain sudah menggerakkan Bumdesnya untuk pengembangan desa. Tapi di Situbondo masih berkutat pada penyelesaian SPJ”, ucap Bagus.

Bagus menambahkan, “Sejauh pengalamannya membina maupun menjadi nara sumber di berbagai daerah seperti kota Malang. Tingkat ketakutan dan rasa amanah dalam menggunakan dana desa serta tertib dalam beradministrasi lebih tinggi dari pada kades-kades di Situbondo”.

Dia mengaku, “Sampai beberapa bulan lalu saya keluar dari group APDESI karena susahnya membina orang-orang penyelenggara desa. Pembinaan yang saya terapkan di Bangka tidak bisa sepenuhnya saya terapkan di Situbondo”.

“Saat ini ada 15 pelaporan yang masuk ke Kejaksaan. Ada terkait penyimpangan Dana Desa, RTLH, Prona, Bimtek yang diduga orang lain. Peran Kades atau penyelenggara desa yang merupakan baris pelayanan pertama bagi masyarakat harusnya dilakukan secara optimal untuk pembangunan desa”, imbuhnya.

Bagus berharap, “Fenomena psikologis permasalahan di desa ditangkap oleh pihak DPMPD dan menyampaikan ke pimpinan tertinggi (Bupati). Seharusnya Kepolisian dan Inspektorat duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan desa”, tandasnya.

“Kalau semua kita jadikan perkara maka akan habis semua kepala desa disitubondo, karena pola mereka dalam berbagai kasus seperti program Prona dan perkara lain polanya sama”, kata Bagus.

“Kan tidak bijak kalau kami penegak hukum memidanakan seluruh kades terkesan kurang bijak atau kurang mengedukasi apabila penegak hukum melakukannya”, pungkas Bagus. (aka/rd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here