Merajut Konstitusionalisme Partisipatif: Jalan Hukum Tata Negara Membentuk Warga Negara Cerdas dan Berkualitas
Oleh: Yosef Teguh Lavito
_________________________________________
OPINI – Indonesia sedang berada di tengah perubahan besar. Digitalisasi membuat pelayanan publik semakin cepat dan mudah, tetapi kemajuan teknologi tidak otomatis melahirkan warga negara yang cerdas dan berkualitas. Menurut saya, kecanggihan teknologi harus berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap konstitusi. Di sinilah Hukum Tata Negara (HTN) memiliki peran penting.
HTN tidak seharusnya hanya dipahami sebagai ilmu yang mengatur lembaga dan kekuasaan
negara. Lebih dari itu, HTN menjadi dasar untuk memastikan agar kekuasaan tetap berada dalam batas konstitusi dan hak warga negara tetap terlindungi.
Digitalisasi pemerintahan, misalnya, harus disertai perlindungan data pribadi, transparansi, dan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan berbasis teknologi.
Saya juga melihat bahwa warga negara cerdas bukan sekadar mereka yang mampu menggunakan teknologi. Warga negara yang cerdas adalah mereka yang memahami hak dan kewajibannya, kritis terhadap kebijakan publik, serta berani berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Ruang partisipasi seperti keterbukaan informasi, keterlibatan dalam pembentukan peraturan, hingga judicial review menjadi bagian penting dalam membangun budaya kewarganegaraan tersebut. Tantangan semakin besar ketika pemerintah mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan dan pengambilan keputusan.
Teknologi memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa aturan dan pengawasan yang kuat, AI juga berpotensi menghasilkan diskriminasi atau keputusan yang merugikan masyarakat. Karena itu, HTN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konstitusional.
Pada akhirnya, menurut saya, Indonesia tidak cukup hanya membangun masyarakat yang smart secara teknologi. Kita juga membutuhkan warga negara yang good: sadar konstitusi, kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.
HTN dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan demokrasi, sehingga transformasi digital tidak hanya membuat negara semakin modern, tetapi juga semakin konstitusional dan berpihak pada warga negara.
Penulis : Yosef Teguh Lavito
Editor : Wahyu
