BONTANG – Alokasi anggaran kesehatan Kota Bontang yang mencapai Rp27 miliar dinilai tidak sebanding dengan upaya penanganan stunting yang hanya mendapatkan porsi Rp3 miliar. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan anggota DPRD, terutama terkait dampak serius dari masalah gizi buruk ini.
Anggota DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, menyatakan bahwa alokasi yang minim untuk penanganan stunting menghambat berbagai upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan ini.
“Dengan dana hanya Rp3 miliar, kita tidak bisa mengatasi kompleksitas masalah stunting yang terus meningkat, terutama dengan keterbatasan alat ukur dan kurangnya koordinasi di lapangan,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).
Dari total anggaran kesehatan tersebut, sebagian besar, yaitu Rp24 miliar, dialokasikan untuk program BPJS. Yusuf menekankan bahwa penanganan stunting seharusnya menjadi prioritas utama yang lebih signifikan dalam alokasi dana pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya insentif bagi kader kesehatan yang saat ini sangat rendah, yaitu hanya Rp300 ribu per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan.
“Insentif yang minim ini jelas memengaruhi motivasi kader dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan pembayaran hanya Rp300 ribu per bulan, wajar jika mereka kurang bersemangat,” jelasnya.
Yusuf juga mencatat pentingnya adanya standarisasi dalam penentuan kasus stunting. Banyak kader yang kesulitan untuk membedakan status gizi anak secara tepat karena tidak adanya standar yang seragam.
“Standarisasi yang jelas sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan lebih akurat,” tegasnya.
Yusuf berharap agar pemerintah dan DPRD Bontang meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai dinas yang membidangi dan kader di lapangan, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk menangani permasalahan ini.
“Koordinasi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan, termasuk penanganan stunting,” ujarnya.
Yusuf menutup pernyataannya dengan seruan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya ini.
“Kita semua memiliki tanggung jawab. Mari kita bantu pemerintah dalam menangani isu stunting demi masa depan anak-anak kita,” tutupnya.
