https://limadetik.com/

DPRD Sumenep Beri Waktu Hingga Akhir Juni 2021 Sekolah Tanpa Kepala Segera Terisi

  • Bagikan
DPRD Sumenep Beri Waktu Hingga Akhir Juni 2021 Sekolah Tanpa Kepala Segera Terisi
FOTO: Moh.Muhri, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep

SUMENEP, LimaDetik.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur memberikan tenggang waktu kepada Dinas Pendidikan hingga akhir bulan Juni tahun 2021 sekolah yang kekosongan kepala segera terisi.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Sumenep, Moh. Muhri, S.Th.I saat ditemu di ruang kerjanya, ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hasil temuannya saat rapat Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi bersama Bupati Achmad Fauzi di Gedung DPRD Sumenep.

https://limadetik.com/

“Berdasarkan hasil temuan dan keluhan dari sejumlah masyarakat saat kami reses atau serap aspirasi ke bawah, ternyata ditemukan banyak lembaga, baik SDN maupun SMPN yang tidak memiliki Kepala Sekolah. Dan ini sudah disampaikan pada PU fraksi” katanya, senin (14/6/2021).

Menurut Muhri, kekosongan Kepala Sekolah di sejumlah sekolah yang ada akan berakibat fatal bagi kelangsungan anak didik di sekolah tersebut.

“Kepala sekolah inikan bagian fital untuk keberlangsungan anak didik dan sekolah itu sendiri. Tentu hal ini tidak boleh berlama-lama dibiarkan” ujarnya.

Selain itu, mantan Ketua GP Ansor Sumenep dua periode ini juga secara tegas mengatakan, bahwa pihaknya meminta Bupati Sumenep agar turun ke Dinas Pendidikan mengecek secara langsung seperti apa adanya.

“Maka dengan demikian, akan ketemu apa sebenarnya yang membuat puluhan sekolah di Sumenep tidak memiliki Kepala Sekolah, padahal katanya sudah ada yang ikut pelatihan kepala sekolah (assasmen) kok masih dibiarkan kosong, masalahnya dimana” tanya Muhri dengan heran.

Lebih lanjut Muhri menegaskan, pihaknya memberikan waktu kepada Dinas Pendidikan Sumenep agar segera melakukan pengisian kekosongan kepala sekolah hingga akhir bulan Juni 2021 atau sebelum tahun ajaran baru.

“Jika memang tidak ada masalah, jangan ditunda lagi (kekosongan, red) agar tida semakin parah. Dan jika dianggap ada masalah berkaita dengan pengangkatan Kepala Sekolah ini, maka juga harus diperjelas agar masyarakat tidak bertanya tanya akan hal ini” ungkapnya.

Sebelumnya, pada rapat Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi di Gedung DPRD Sumenep, fraksi PKB telah memaparkan hasil temuannya saat melakukan reses, bahwa ada sekitar 60 SDN-SMP yang kekosongan kepala sekolah. Dan hal ini terjadi sudah cukup lama.

Sementara itu, M.Ikhsan, Plt Kadis Pendidikan Sumenep ketika dihubungi salah satu media terkait hal tersebut di atas menyarakan agar menghubungi Kabid Ketenagaan pada Dinas Pendidikan.

Namun, saat media ini mencoba menghubungi Sunarto, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum bisa membrikan jawaban karena sedang sibuk.

(yd/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan