BONTANG – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang, Junaidi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang fokus pada evaluasi permasalahan pajak dan retribusi di Kota Taman (julukan lain Kota Bontang).
Kata dia, pemerintah harus serius dalam mengevaluasi masalah utama terkait pajak, retribusi, dan sumber PAD lainnya. Ia meminta agar target PAD 2025 benar-benar didasarkan pada data yang akurat dan diperkuat dengan sistem audit.
“Pemerintah perlu serius dalam mengatasi permasalahan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan data wajib pajak yang lengkap dan terintegrasi,” sebutnya, Senin (4/11/2024).
Junaidi juga menyoroti pentingnya sistem informasi yang terintegrasi sebagai alat kontrol pemerintah dalam memantau wajib pajak. Menurutnya, teknologi ini penting untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan tidak ada data yang terlewatkan.
“Pemerintah perlu memperkuat sistem dan teknologi informasi agar pengawasan wajib pajak bisa berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui validasi data wajib pajak dan retribusi pada tahun 2025. Upaya tersebut akan menjadi langkah penting untuk mencapai target PAD yang akurat dan transparan.
Selain itu, ia menambahkan bahwa audit lebih intensif terhadap wajib pajak juga akan dilakukan, terutama untuk mendeteksi dan mencegah potensi kerugian. Pun ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi PKB terhadap rencana pemerintah dalam memperbaiki basis data PAD.
“Dukungan ini sangat berarti, dan kami berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan,” tutupnya.
