oleh

Waspada! Kades Terlibat Kampanye Terancam Pidana

SUMENEP, limadetik.com – Para kepala desa perlu menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur akan menindak secara tegas apabila terdapat kepala desa yang terbukti terlibat dalam kampanye.

Komisioner Bawaslu Sumenep, Divisi Hukum, Data dan Informasi, Imam Syafi’i mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada Panwascam agar mengimbau seluruh kepala desa untuk tidak terlibat dalam kampanye di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh Panwascam agar menyampaikan imbauan netralitas kepada kepala desa,” katanya, Selasa (14/9/2020).

Apabila terdapat kades yang tidak netral, maka akan memprosesnya sebagaimana ketentuan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016. Dalam pasal 183 itu ada ketentuan pidana terkait dengan netralitas kades dalam Pilkada.

Tidak hanya kepala desa, sambung Imam, tetapi juga PNS, TNI/Polri dan pejabat BUMD juga BUMN. “Apabila masuk ke dalam unsur pidana yang dilakukan oleh kepala desa nanti akan kami proses ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu),” tegasnya.

Sebelum diproses, tentu seluruh syarat formil dan materiil serta bukti yang mengarah pada unsur pelanggaran harus dinyatakan lengkap dan mengarah pada pasal tersebut.

Meski demikian, Imam mengatakan, pihaknya hanya bisa memproses pelanggaran netralitas yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu saja. Apabila, berkaitan dengan unsur lain seperti melanggar kode etik kepala desa maka akan direkomendasi ke pihak terkait.

“Kalau berkaitan dengan pidana pemilu, maka proses itu adalah di Gakkumdu. Akan tetapi kalau pelanggaran lain, semisal melanggar etik (profesi) maka akan kami rekomendasi ke bupati,” tukasnya.

Dalam Pilkada Sumenep 2020 terdapat dua paslon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar ke KPU. Mereka adalah Fattah Jasin-KH. Ali Fikri dan Achmad Fauzi – Nyai Hj. Dewi Khalifah. (hoki/yd)

Komentar

Berita Terkini