SUMENEP, limadetik.com – Sesuai tahapan Pemilihan Kepalada Daerah (Pilkada) Sumenep, Jawa Timur, sejak beberapa hari lalu Sebanyak 2.500 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan Pencocokan dan penelitian (coklit).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Anwar Noris meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih transparan guna menciptakan Pemilihan yang demokratis.
“Keterbukaan setiap tahapan harus benar-benar diutamakan, karena itu menjadi kunci suksesnya Pilkada mendatang,” katanya, Jumat (24/7/2020).
Menurutnya, keterbukaan bisa dilakukan dengan cara memberikan akses informasi kepada masyarakat secara mudah, seperti adanya warga yang meninggal dunia tapi masih tercatat sebagai calon pemilih, atau warga yang sudah pindah domisili namun tetap tercatat di alamat asal. Sebab, jika itu dibiarkan tetap tercatat, berpotensi menjadi masalah besar karena rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang bisa mencederai proses demokrasi.
“Silahkan KPU laksanakan tahapan sesuai aturan. Kami juga akan melaksankan tugas sesuai aturan pula. Jangan merasa risih dengan pengawasan yang kami lakukan, karena Bawaslu tetap menjunjung tinggi Undang-undang dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Pengawasan akan terus dilakukan setiap tahapan. Jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran dipastikan akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau ada pelanggaran pasti kami tidak, karena itu bisa saja ada indikasi keteledoran KPU,” imbuhnya. (hoki/yd)
