SUMENEP, limadetik.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur tahun ini kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perolehan WTP merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut.
Hanya saja, keberhasilan pemerintah kabupaten dengan lambang Kuda Terbang ini tidak mendapatkan apresiasi dari legislatif. Buktinya, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath menilai tidak istimewa. “Tidak ada yang istimewa,” katanya, Selasa (30/6/2020).
Sebab, menurutnya raihan WTP tidak memiliki pengaruh signifikan untuk beberapa hal di Sumenep. Dia mengatakan, raihan tersebut merupakan hal yang wajar karena Pemerintah Sumenep telah melalui tugasnya, kemudian laporan diperiksa melalui instrumen negara melalui BPK RI.
“Secara normatif telah melakukan pelaporan keuangan dengan baik,” ucapnya.
Hanya saja tentu tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi, mengurangi kemiskinan maupun mengurangi angka pengangguran di Sumenep.
“Apakah dengan mendapatkan WTP, berpengaruh dengan berkurangnya angka kemiskinan, pengangguran dan lain-lain? Tidak kan. Jadi tidak ada yang istimewa,” tegasnya.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, menyampaikan, raihan Opini WTP dari BPK merupakan buah dari kerja sama dan sinergisitas semua pihak di lingkungan Pemkab.
“Kedua ini merupakan buah dukungan banyak pihak di Sumenep, seperti pemerhati keuangan, masyarakat, mahasiswa dan LSM, yang selalu minta agar pengelolaan keuangan Pemkab lebih baik dari tahun ke tahun,” katanya.(hoki)
