Jangan Ada Kesenjangan, Kadisdik Sumenep Desak MBG Merata hingga Kepulauan dan Pedalaman
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, H. Moh. Iksan, M.Pd., menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada siswa, tetapi juga dari kualitas, keamanan, dan pemerataan layanan hingga ke sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan kepulauan.
Penegasan itu disampaikan Iksan saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Ngombe (Ngobrol MBG) yang digelar Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sumenep, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, program strategis nasional tersebut memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan peserta didik.
“Program ini sangat baik karena mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi anak dan mempercepat penanganan stunting. Tetapi kualitas makanan tidak boleh diabaikan. Makanan yang diberikan harus bersih, aman, dan memenuhi standar gizi,” ujar Iksan.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah. Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi memunculkan persoalan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Selain kualitas makanan, Iksan juga menyoroti pentingnya pemerataan pelaksanaan program. Ia mengingatkan agar sekolah-sekolah di wilayah kepulauan dan pedalaman tidak tertinggal hanya karena faktor geografis.
“Jangan sampai pelaksanaan MBG hanya berjalan optimal di wilayah perkotaan. Anak-anak di daerah pedalaman dan kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Ia mengakui distribusi menuju wilayah kepulauan memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan daerah daratan. Namun kondisi tersebut, menurutnya, harus dijawab dengan perencanaan distribusi yang lebih matang dan sistem pengawasan yang lebih kuat.
“Kondisi geografis memang menjadi tantangan, tetapi bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru perlu ada strategi khusus agar makanan tetap sampai dalam kondisi layak konsumsi, tepat waktu, dan memenuhi standar kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut, Iksan menilai keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, penyedia makanan, sekolah, hingga masyarakat. Komunikasi yang baik, menurutnya, menjadi kunci untuk mengantisipasi berbagai persoalan di lapangan.
“Kalau ada kendala harus segera dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, program ini akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Iksan juga memberikan apresiasi kepada PWRI Kabupaten Sumenep yang menginisiasi FGD sebagai forum diskusi dan evaluasi pelaksanaan MBG.
Ia menilai media memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada publik, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam melakukan kontrol sosial agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan.
FGD Ngombe menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumenep.
Forum tersebut diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi guna memperkuat sistem pengawasan, menjamin pemerataan layanan hingga wilayah kepulauan, serta memastikan setiap siswa memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
