Limadetik.com – Oleh: Sulaisi Abdurrazaq.
(“….Mun cengkal makéh Bupatinah obbher….sapanah sé éyobbhereh réyah, Cinema Mall-ah apah Bupatinah?”
( Anonim dalam Aksi di Pamekasan, 14 Februari 2020).
Pada saat aksi refleksi bertajuk “Horor Bernama Kota Cinema Mall” tertuang tanda tanya, bagian mana yang dinilai dapat melunturkan nilai-nilai Gerbang Salam dengan hadirnya Kota Cinema Mall di Pamekasan?.
Kata memang berbeda dengan garis, hadir untuk menyampaikan pikiran secara bebas tanpa potensi ancaman, karena itu, tak perlu membayangkan akan ada yang menuding-nuding karena kata dalam tulisan ini tak sama dengan selera mereka, refleksi adalah ekspresi personal yang tak boleh diganggu dan diancam, karena itu pahatan refleksi ini hanya ingin memiuhkan kata-kata.
Hari ini, Jum’at 14 Februari 2020 tersebar video kerumunan massa yang kagok melihat hadirnya Kota Cinema Mall Pamekasan penyedia jasa hiburan berupa gambar hidup (bioskop) di Jl. Raya Sentol Pamekasan, milik swasta bukan milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Aksi unjuk penolakan diikuti oleh beberapa ormas Islam, salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) di Pamekasan, dalam video itu terungkap kata yang sarkastik dan provokatif dari orator, bagian yang tak semestinya ditampilkan dalam praktek beragama di bumi Gerbang Salam, karena beresiko terhadap reputasi wajah Islam Pamekasan di masa-masa yang akan datang, tak perlu pula generasi milineal meneladani
Baca juga: Horor Bernama Kota Cinema Mall
Potongan kata-kata itu adalah: “…..Mun cengkal makéh Bupatinah obbher….sapanah sé éyobbhereh réyah, Cinema Mall-ah apah Bupatinah?” (….kalau maksa meski Bupati bakar….siapa yang mau (kita) bakar ini, Cinema Mall-nya atau Bupatinya?) ada juga kata “…..budu’en kéyaéh Bupati jiyeh, mik ro deddih budu’en paté’….?” (…..anak kiai Bupati itu, kok malah jadi anak anj**g”?).
Melihat kenyataan cara bersikap dengan balut agama yang seperti ini, ulama, cerdik pandai, akademisi, mahasiswa Islam, kelompok intelektual dan ahli da’wah yang moderat tidak semestinya memosisikan diri pada kelompok silent majority, sudah saatnya ilmu yang ditempa bertahun-tahun diamalkan untuk menjaga Gerbang Salam yang anggun, jangan dibiarkan Gerbang Salam ditampilkan dengan wajah sangar, ekstrem dan eksklusif, hadirlah untuk menjadi lentera dalam gelap.
Tidak bisa yang punya ilmu berdiri ditepian dan memilih menutup diri dari perubahan, perkembangan, kemajuan dan modernitas, Gerbang Salam tidak bisa terus menerus ditampilkan dengan wajah yang keras dan eksklusif, Islam harus hadir di tengah-tengah umat dan bangsa dengan sikap yang lemah lembut, anggun, penuh pengertian dengan perilaku yang simpatik dan moderat.
Perbedaan harus diterima, jangan senang merawat perselisihan, karena perbedaan yang diterima tanpa menimbulkan perselisihan adalah rahmat Allah yang membawa kebahagiaan, sedangkan yang diterima dengan perselisihan dan permusuhan akan menjadi pangkal kesengsaraan, kesediaan menerima perbedaan adalah pangkal persaudaraan. Teladan jiwa persaudaraan ada pada pribadi Nabi S.A.W. sebagai teladan bagi kaum muslimin (Baca Dr. Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, Paramadina, 2000).
Kota Cinema Mall Pamekasan adalah urusan dunia dan cara orang mencari rezeki, apabila ada yang belum bisa menerima kehadirannya, silahkan bermusyawarah dengan lemah lembut, karena jika kasar dan keras hati, pasti mereka akan menghindar atau berpaling dan tidak mau duduk bersama kelompok muslim yang dinilai punya sikap keras (Baca Q.S. Al-Imran:159).
Ada kehawatiran mendalam jika iklim dan nuansa ke-Islaman yang demikian dinilai sebagai manifestasi dari wajah ke-Islaman hasil Gerbang Salam, padahal yang namanya nilai-nilai yang Islami dapat dipastikan universal, shoolihun fii kulli zamaanin wa makaan.
Yusuf Qardawi dalam bukunya, _Al-Shahwah Al-Islamiyah bain Al-Juhud wa Al-Tatharruf, terbitan Al-Ummah, Qatar, 1402 H yang diterjemahkan oleh Alwi A. M dan disunting Muhammad Bagir terbit di Indonesia dengan judul “Islam Ekstrem”, Mizan, 1985, menggambarkan bahwa tahun 1982, terdapat kelompok Islam di Mesir pada tahun-tahun pertama cenderung bersikap ekstrem, tetapi kemudian mereka mengambil jalan tengah dan moderat pada tahun-tahun terakhir berkat diskursus yang disampaikan oleh banyak ahli pikir dan juru dakwah yang moderat.
Sebagai kaum muda, saya berharap diskursus-diskursus ke-Islaman pada kelompok-kelompok milenial muslim di bumi Gerbang Salam ini mulai dihidupkan, difasilitasi atau tidak difasilitasi oleh Pemerintah, sebab, hanya dengan cara itulah perspektif ke-Islaman yang anggun, moderat dan inklusif dapat dipahami oleh kelompok milenail muslim demi terwujudnya harmoni serta sikap _agree in disagreement di masa depan.
Islam adalah jalan tengah (moderat) dalam segala hal, itulah “jalan yang lurus” yang membedakan dari kaum yang senang berdiri ditepian, kanan maupun kiri. (Baca Q.S. Al-Baqarah ayat 143).
Nash-Nash Islam selalu menyeru kepada i’tidal (sikap tengah, moderat), dan melarang sikap berlebih-lebihan atau kelewat batas (ghuluw), sok pintar, sok konsekkwen (tanatthu’) serta (mempersulit) tasydid, setidaknya begitulah menurut Yusuf Qardawi
Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak bisa menerapkan politik konfrontasi, begitu pula kelompok yang menolak, tidak semestinya bersikap keras dan tertutup, karena justru hal itu dapat mendorong mereka jatuh kedalam sikap radikal yang merugikan, bergeserlah ketengah, jadilah moderat dan anggun, karena, kata seorang sosiolog bernama Mark Rudd, politik konfrontatif itu dapat mendorong proses radikalisme.
Melihat kenyataan tadi, Integritas umat Islam di Pamekasan sebagai daerah yang tampil dengan jargon Gerbang Salam terancam oleh sikap yang lahir dari perbedaan cara memahami dan menginterpretasi agama tanpa mau menerima kenyataan bahwa heterogenitas sosial ini kompleks.
Dalam situasi yang seperti ini, tak mudah menjadi Badruttamam dan Raja’ie, karena pemerintah memang harus berdiri di tengah dengan berani dan bijaksana, meski keputusan harus diambil, life must go on.[*]
Pamekasan, 14 Februari 2020.
Penulis adalah Ketua DPW APSI Jatim dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura
