Optimalisasi Penyelenggaraan Program KIS dalam Masyarakat
Penulis: M.Shobakhut Tohirin
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
____________________________
OPINI – Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama yakni pada tahun 1968.
Meski telah memiliki BPJS Kesehatan sebagai badan negara yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, namun pada tanggal 3 November 2014 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program kesehatan lain yang bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kartu Indonesia Sehat ini sebuah kartu yang direncana untuk memberikan jaminan kesehatan warga negara secara gratis tanpa biaya. Seperti disebutkan sebelumnya, KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera.
Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KIS).
Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Kartu Indonesia sehat merupakan sebuah kartu yang direncana dapat memberikan jaminan kesehatan terhadap warga Negara secara gratis tanpa biaya.
Pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa dapat menggunakannya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Kartu ini tidak jauh beda dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat memberikan kesehatan masyarakat miskin supaya mendapatkan layanan secara gratis.
Dengan adanya kebijkan ini ditujukan kepada masyarakat supaya tidak khawatir dengan perbedaan pelayanan kesehatan dan kelayakan agar mendapatkan penanganan kesehatan.
Pemerintah sudah membuat sebuah badan hukum yang bergerak dibidang kesehatan agar memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kalangan menengah atau masyarakat yang miskin supaya mendapatkan kelayakan di dalam pelayanan kesehatan.
Tetapi, sampai saat ini usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara akan kesehatan masih kurang memenuhi harapan. Banyak warga mengeluh dan merasa kurang puas dari layanan yang dilakukan oleh Puskesmas milik Negara, baik dari segi pemeriksaan yang tidak terlalu diperhatikan serta lambatnya petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Diharapkan dalam kebijakan pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) lebih ditingkatkan lagi agar dapat mensejahterahkan masyarakat terutuma untuk masyarakat yang kurang mampu, dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan gratis dikala krisis ekonomi, sehingga pelayanan kesehatan KIS ini sangat berarti penting bagi masyarakat.
__________________________________
Disclaimer: Seluruh isi dalam tulisan atau opini ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.
