Sumenep, 19 November 2019
Opini: Yant Kaiy
LIMADETIK.com — Orang yang ditunjuk oleh Presiden RI menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah putera terbaik bangsa ini. Kebijakan yang diambil merupakan hasil ekstraksi dari beberapa kepentingan demi kemajuan dunia pendidikan.
Kalau kepentingannya hanya sebatas pemenuhan kepuasan golongan tertentu, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Apa kebijakannya bermanfaat atau justru menatalkan beraneka “gaduh” pada tataran masyarakat bawah.
Guru-guru di daerah terpencil sudah sangat lelah dengan ketidakpastian kurikulum yang sering berubah arah. Utamanya para guru honorer yang disibukkan dengan tugasnya sebagai guru, plus mereka harus ikut beragam pelatihan ini dan itu. Namun setelah itu tidak ada kepastian dalam pemberlakuannya. Contohnya kurikulum 2013 (Kurtilas) yang digadang-gadang sebagai sarana mencerdaskan anak didik ternyata gagal diterapkan. Berapa uang negara yang menguap untuk proyek angan-angan ini? Tentu tidak sedikit negara menggelontorkan dananya.
Di tahun 2019 akhir muncul lagi wacana ada perubahan kurikulum. Beberapa pakar telah dikumpulkan sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka peduli dan serius memajukan dunia pendidikan yang sudah carut-marut. Adalah Nadiem Makarim sebagai Mendikbud yang mulai bergairah mengadakan pertemuan pada 4 Nopember lalu.
Menurut Mendikbud, rencana kurikulum perubahan tersebut yaitu memutuskan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris serta pendidikan karakter berbasis agama dan Pancasila menjadi mata pelajaran (mapel) utama di SD. Sedangkan mapel bahasa Inggris dihapus untuk SMP dan SMA, karena sudah dituntaskan di SD.
Pro-kontra berbagai pakar pendidikan di beberapa kota memang terus mengemuka pada bulan ini. Sedangkan para guru di berbagai pelosok negeri tetap setia menanti kapan hal itu terlaksana. Plus-minus rencana ini tentu telah diperhitungkan dengan cermat. Skala kegagalan harus lebih kecil dari sebuah sukses yang akan direngkuh.
Sedangkan bagi guru sukwan hal itu tidak terlalu genting ketimbang suasana rekrutmen CPNS 2019, terutama mereka yang tidak bisa ikut andil karena usia sudah lewat 35 tahun. Yang penting bagi mereka adalah saluran aspirasi dapat didengar dengan bijak. Selama mengabdi menjadi guru sukwan sejatinya ada apresiasi dari pemerintah. Bukan melakukan “pembiaran” rekrutmen umum yang notabene belum pernah mengecap pahit-getirnya menjadi guru honorer.
Harapan guru sukwan di Kabupaten Sumenep kepada Mendikbud sekarang, yaitu semestinya beliau bisa membedakan yang genting dan yang penting. Tidak menutup mata dan telinga terhadap realita di akar rumput. Kalau hanya mendengar lewat para ahli di dunia pendidikan, mereka sudah banyak yang terkontaminasi berbagai kepentingan kelompok dan golongan. Bukankah curiga itu boleh, asal tidak menuduh. Kalau yang bersangkutan kebakaran jenggot, berarti mereka tidak tulen lagi.
Penulis adalah kontributor limadetik.com
