Opini

Tantangan dan Potensi Perbaikan dalam Sistem Administrasi Publik di Indonesia

×

Tantangan dan Potensi Perbaikan dalam Sistem Administrasi Publik di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Tantangan dan Potensi Perbaikan dalam Sistem Administrasi Publik di Indonesia
FOTO: Diana Balqis

Tantangan dan Potensi Perbaikan dalam Sistem Administrasi Publik di Indonesia

Oleh : Diana Balqis
Prodi: Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

___________________

OPINI – Sistem administrasi publik atau sistem pemerintahan di Indonesia merupakan topik yang menarik untuk diperdebatkan. Meskipun telah mengalami perkembangan sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk
mencapai tingkat keefektifan dan efisiensi yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diapresiasi dari sistem ini. Pertama-tama, penting untuk mengakui upaya yang telah dilakukan dalam membangun tatanan administrasi publik yang inklusif dan responsif.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, melalui program desa yang memberikan wewenang kepada masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya dan pembangunan di wilayah mereka.

Hal ini membantu memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat, dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan.Namun, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam sistem administrasi publik di
Indonesia.

Salah satu tantangan utamanya adalah korupsi, yang terus menjadi masalah serius. Korupsi merugikan pembangunan nasional, menghambat pemerataan dan memperburuk ketimpangan sosial.

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain itu, birokrasi yang rumit dan lambat juga menjadi kendala dalam sistem administrasi publik. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan berlarut-larut dapat menghambat efisiensi pemerintahan dan pengambilan keputusan yang cepat.

Reformasi birokrasi perlu terus
dilakukan untuk memangkas regulasi yang tidak perlu, meningkatkan sistem pengawasan, dan memperkenalkan teknologi informasi untuk mempercepat proses administratif.

Di sisi lain, penting untuk mengakui bahwa Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan dalam sistem administrasi publiknya. Misalnya, pemerintah telah meluncurkan program e government yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Program ini mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, seperti pendaftaran pernikahan, pembuatan akta kelahiran, dan pembayaran pajak secara online.

Secara keseluruhan, sistem administrasi publik di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, tetapi juga menawarkan potensi untuk perbaikan yang signifikan. Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta mendorong inovasi dan teknologi informasi, Indonesia dapat mencapai sistem administrasi publik yang lebih efektif dan responsif untuk kepentingan rakyatnya.
_______________________

Opini ini dipublish sebagai tugas perkualiahan penulis di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo