BANGKALAN, limadetik.com — Rencana Bupati Bangkalan Ra Latif meresmikan Taman Pendidikan Mangrove (TPM) pada 1 Agustus 2019 mendatang di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu bersama PHE WMO mendapat penolakan keras dari masyarakat dan tokoh Desa setempat.
Menurut sekdes Labuhan, Tohari pihaknya meminta Bupati Bangkalan harus segera menyelesaikan tanah yang masih sengketa, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan.
“Terkait permasalah ini, kami meminta, selesaikan dulu semua sengketa tanah yang ada, serta libatkan semua kalangan masyarakat,” paparnya, Jumat (26/7/2019)
Baca Juga : Pemkab Bangkalan bersama PHE WMO akan Segera Meresmikan TPM Diatas Tanah Sengketa
Sebab kata Tohari, masih ada sengketa tanah yang belum selesai sampai saat ini. Sehingga membuat masyarakat Desa Labuhan semakin khawatir dikemudian hari akan banyak masalah yang muncul.
Tohari pun menilai PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) selaku pengelola TPM. Tohari PHE WMO tidak mampu menyelesaikan masalah, karena tidak pernah mengumpulkan masyarakat Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dalam menyelesaikan permasalahan yang masih belum tuntas.
“Kami melihat pihak pengelola TPM dalam hal ini PHE WMO belum mampu menyelasaikan masalah di bawah. Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak setuju untuk diaktifkannya kembali TPM tersebut,” tegasnya.
“Belum lagi yang terjadi selama Ini TPM itu sering dijadikan tempat mesum oleh kalangan muda-mudi yang datang dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan Kabupaten Bangkalan merupakan kota Dzikir dan Sholawat,” Imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, tepat pada Tanggal 22 Juli 2019 kemarin, Ani Surahman selaku General Manager perusaha dari PHE WMO menjelaskan bahwa destinasi sudah tidak ada permasalahan.
“Pada 1 Agustus nanti seluruh masyarakat akan hadir menyaksikan peresmian TPM oleh Bapak Bupati Bangkalan, dan sengketa tanah di bawah sudah selesai, dengan melakukan mediasi melalui Bupati dan keadaan sudah kondusif” ujar Ani Surahman.
Terkait permasalahan ini, Masyarakat dan Desa Labuhan meminta Bupati Bangkalan dan pihak PHE WMO Untuk bertemu dengan masyarakat duduk bersama dan berdialog terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik nantinya serta tidak menimbulkan gejolak lain. (ron/dyt)
