Dinsos P3A Sumenep Apresiasi Masukan dan Kritikan Aktivis Gerpas Terkait Program Kemiskinan
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Aktivis Gerakan Peduli Sumenep (Gerpas) melakukan audiensi bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep menggelar audiensi terkait anggaran Perjalan Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Saat audiensi dilakukan, aktivis Gerpas yang dipimpin Sahid Badri menyampaikan sejumlah masukan sekaligus kritikan terhadap pendamping PKH yang menurutnya sudah mendapatkan anggaran SDM namun masih saja banyak yang kerjanya kurang maksimal.
“Anggaran 1,3 miliar ini sebenarnya sudah cukup besar dan cukup membantu para pendamping PKH untuk memaksimalkan kerjanya, hanya saja namanya yang nakal tetap aja nakal. Terkadang hanya memotret saja tapi tidak memberikan pendampingan pada PKH” katanya, Senin (16/10/2023).
Selain Sahid Badri, salah aktivis Gerpas lainnya, Faisol juga ikut menyoroti kegiatan pendampingan PKH sekaligus mempertanyakan program pengentasan kemiskinan Kemensos RI di ujung timur pulau Madura.
“Jika kinerja pendamping PKH ini juga masih tetap tidak maksimal dengan anggaran yang Rp 160.000 ribu setiap pendamping ini saya rasa benar-benat kelewatan, dan Dinsos harus mengambil sikap dan tindakan yang tegas dengan memberikan sanksi, sebab ini berkaitan dengan program Kemensos RI” tandasnya.
Menanggapi itu semua, audensi Fajarisman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Kabid Rehsos) yang mewakili Kadinsos P3A Sumenep, Drs Achmad Dzulkarnaen, mengatakan bahwa anggaran untuk perjalanan SDM PKH sebesar 1.3 M di setiap Ketua pendamping PKH di anggarkan 160 ribu se Kabupaten Sumenep,
“Anggaran sebesar Rp 160.000 ribu untuk setiap pendamping PKH itu diharapkan ada peningkatan kinerja, sehingga program pengentasan kemiskinan Kemensos RI benar-benar terwujud. Dan ini masukan baik dari adik adik mahasiswa yang ada di Gerpas” katanya.
Selanjutnya Fajarisman, menyebutkan, bahwa program prioritas Dinas P3A Sumenep adalah, bantuan untuk lansia dan bantuan disabilitas yang dianggarkan 1 juta per orang dengan data penerima 300 orang se Kabupaten Sumenep.
“Kita memang terus konsen terhadap lansi dan penyandang disabilitas. Namun saat ini anggaran untuk itu (lansia dan disabilitas, red) hanya mampu Rp 1.000.000 juta per orang. Memang seharusnya kalau ini ditekan terus setidaknya anggaran untuk lansia dan disabilitas ini dianggarkan 5 persen dari APBD” ungkapnya.
Sedang Baihaqi, perwakilan SDM PKH Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa jika ada pendamping PKH yang nakal akan jadi atensi dan evaluasi kerja di akhir tahun.
“Mewakili kordinator SDM PKH Kabupaten Sumenep, saya menyampaikan terima kasih atas masukannya dan informasi yang di sampaikan pada kami, ni bagian dari demokrasi dan saya melihat kedepannya fungsi kontrol mahasiswa seperti gerakan peduli Sumenep ini harus diteruskan” ucapnya menegaskan.
