https://limadetik.com/

Kaleidioskop Kajari Sumenep 2021: Dilantik Sebagai Kajari Sumenep oleh Kajati Jatim 4 Maret 2021

Kaleidioskop Kajari Sumenep 2021: Dilantik Sebagai Kajari Sumenep oleh Kajati Jatim 4 Maret 2021
FOTO: Pamflet Kajari Sumenep Adi Tyogunawan dengan beberapa kegiatan sosial nya

SUMENEP, Limadetik.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, sejak dilantik pada tanggal 4 Maret tahun 2021 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, atau tepatnya delapan bulan yang lalu, banyak pekerjaan/perseolan hukum yang harus diselesaikan.

Dari sekian banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, Kajari Sumenep Adi Tyogunawan pun tancap gas dengan berbagai cara dan teori yang secara langsung dia lakukan, demi tugas dan tanggung jawab.

limadetik branding

Tak jarang Kajari Sumenep Adi Tyogunawan menghabiskan waktu libur dan istirahatnya di tengah masyarakat, untuk memberikan pemahaman hukum maupun untuk berbagi bagi rizki pada warga yang kurang mampu.

Mari kita simak rangkuman beberapa kegiatan yang dilakukan Kajari Sumenep selama delapan bulan terakhir:

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam bentuk Jaksa Menyapa Jaksa Masuk Sekolah.

Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Memimpin Penuntut Umum persidangan NA dengan menerapkan asas Peradilan Cepat, Murah dan Sederhana, Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Sumenep, Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi, Pengajuan Kredit Fiktif di salah satu bank BUMN di Sumenep.

Baca Juga :  Opini: Ketika Sitrul Arsyi dan PT.WUS Jadi Penentu Arah Politik di Sumenep

Perwujudan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Terbuka menyampaikan informasi yang sifatnya publik kepada Media, membuka layanan informasi penanganan perkara kepada publik melalui CMS publik kejaksaan (Program Kejaksaan RI), membuka dialog kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Whatsapp).

Kegiatan Sosial.

Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Daerah Sumenep melaksanakan kegiatan Jum’at Berbagi, yaitu pemberian makanan dan minuman kepada masyarakat yang dibagikan secara langsung.
Olahraga Bersama Volly Ball dengan Pengadilan Negeri Sumenep dan Rutan Kelas II B Sumenep.

Rencana Kegiatan 2022.

Terkait penegakan hukum Pidana Korupsi akan menyimbangkan tindakan Pencegahan dan Penindakan.
Laporan yang sudah diterima di tahun 2021 yang belum sempat ditangani segera ditangani dengan memimpin langsung Tim Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum.
Melakukan Pendampingan Hukum untuk kepentingan Pembangunan di Sumenep, khususnya proyek strategis nasional dan proyek-proyek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumenep.
Melanjutkan program kegiatan Jaksa Menyapa, Jaksa masuk Sekolah, termasuk ke pesantren yang ada di daratan Madura dan kepulauan Madura.

Baca Juga :  Bupati Bondowoso Lantik 37 Pejabat Pasca Pilkada

Kajari Sumenep Adi Tyogunawan pada kesempatannya menyampaikan, sejumlah perkara umum yang diterimanya dari Polisi maupun sebagian kecil dari BNN, SPDP sebanyak 380, namun ada yang tidak harus disusulkan menjadi berkas perkara.

“Dari Dashboard penanganan perkara tindak pidana umum yang kami terima dari Penyidik (Polri dan sebagian kecil dari BNN), jumlah total Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 380. Dari jumlah itu, yang menjadi Berkas Perkara ada 331, artinya ada SPDP yang tidak diikuti oleh Berkas Perkara, bisa terjadi misalnya Penyidik menghentikan Penyidikan (SP3)” katanya, Kamis (30/12/2021).

Disamping itu kata Kajari Sumenep menjelaskan, terkait SPDP bisa jadi penyidik tidak mengirimkan Berkas Perkara kepada Kejaksaan, sehingga permasalahannya ada pada yang dimaksud.

Baca Juga :  Santri Genk Tahfidz Al - Hannan, Menunggu Beduk Buka Puasa dengan Menghafal Alqur'an

“Dan bisa juga Penyidik tidak mengirimkan Berkas Perkara. dan tugas kami mengembalikan SPDP ke Penyidik dan kami coret dalam Register. Dari total SPDP yang kami terima dari Penyidik, ada 123 perkara Narkotika” paparnya.

Kajari Adi Tyogunawan juga menjelaskan, terjadinya perbedaan pada angka sistem CMS Publik yang bisa diakses masyarakat dengan sistem input dari Kejari.

Oleh karenanya Kajari menyampaikan, pihaknya tidak faham mengapa ada perbedaan, padahal setiap penanganan perkara, semuanya dilakukan dengan satu sistem yang sama. Tapi yang pasti semua sumber data yang ada itu valid.

“Berdasarkan data yang ada, jumlah perkara narkotika yang diterima Kejaksaan Negeri Sumenep dari Polri dan BNN sejumlah 136 perkara hingga tanggal 30 Desember 2021” imbuh Kajari Adi Tyogunawan.

Tinggalkan Balasan